Anggota Tim Kuasa Hukum 02 Denny Indrayana Sebut Maruf Amin Tak Memenuhi Syarat Sebagai Cawapres

Anggota Tim Kuasa Hukum 02 Denny Indrayana Sebut Maruf Amin Tak Memenuhi Syarat Sebagai Cawapres

Penulis: Noval Andriansyah | Editor: Heribertus Sulis
KOMPAS.com/Indra Akuntono
Anggota Tim Kuasa Hukum 02 Denny Indrayana Sebut Maruf Amin Tak Memenuhi Syarat Sebagai Cawapres. 

Dalam keterangannya, alat bukti yang ditambahkan terdaftar dengan nomor P1-P155.

Satu di antara sejumlah argumentasi yang ia masukan dalam revisi tersebut adalah mengenai status jabatan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 KH Maruf Amin di dua bank sampai sekarang.

Padahal menurut Bambang, hal itu bertentangan dengan Pasal 227 huruf P Undang-undang nomor 7 2017 yang menyatakan seorang calon atau bakal calon harus menandatangani informasi atau keterangan dimana tidak boleh lagi menjabat suatu jabatan tertentu ketika dia sudah mencalonkan.

BPN Lengkapi Berkas

Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat 24 Mei 2019. Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum.
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat 24 Mei 2019. Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum. (Tribunnews/JEPRIMA)

Tim Hukum Pasangan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melengkapi berkas permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan presiden (pilpres).

Upaya melengkapi berkas permohonan itu dilakukan di kantor Mahkamah Konstitusi (MK), pada Selasa 11 Juni 2019 pagi.

Denny Indrayana, selaku anggota tim hukum Prabowo-Sandi, didampingi sejumlah anggota tim hukum lainnya mendatangi gedung MK membawa sejumlah berkas.

"Melengkapi berkas yang semalam, jadi, alhamdulillah, kami melengkapi berkas sesuai hak konstitusional pemohon yang diatur negara dalam UU MK dan UU Pemilu," kata Denny Indrayana, di Gedung MK, Selasa 11 Juni 2019 pagi.

Setelah melengkapi berkas permohonan, kata dia, berkas akan diterima pihak MK, dan kemudian pihak MK akan melakukan registrasi perkara pada Selasa ini.

"Menurut pasal 10 Nomor 4 Tahun 2018 peraturan MK, permohonan itu akan diupload setelah diregister dalam BRPK, Buku Register Perkara Konstitusi. Kapan? Hari ini," kata dia.

Nantinya, menurut dia, setelah perkara itu diregistrasi, maka dapat dilihat di laman MK permohonan yang diajukan pihaknya termasuk bukti-bukti yang disertakan untuk melengkapi permohonan.

"Nanti, kalau buktinya apa? Argumentasinya apa? Teman-teman sebentar lagi akan melihat. Jadi apa buktinya? Apa dalilnya? sebentar lagi teman-teman akan dapatkan. Tunggu saja," ungkapnya.

Dia meminta kepada semua pihak agar bersabar menunggu pihak MK.

"Saya tidak mau duluin MK. Makanya belum mengumumkan. Jadi, tunggu saja, Insya Allah hari ini. Saya tak tau kapan diupload," tambahnya.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved