Pilpres 2019

BPN Minta MK Berhentikan Komisioner KPU, Arief Budiman: Salah Alamat

Menurut Arief, persoalan etik penyelenggara pemilu menjadi wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Kompas.com
Ketua KPU Arief Budiman menilai permintaan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberhentikan komisioner KPU salah alamat. 

BPN Minta MK Berhentikan Komisioner KPU, Arief Budiman: Salah Alamat

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Ketua KPU Arief Budiman menilai permintaan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberhentikan komisioner KPU salah alamat.

Hal itu dikatakan Arief terkait petitum perbaikan permohonan sengketa hasil pilpres yang diajukan BPN kepada MK.

Menurut Arief, persoalan etik penyelenggara pemilu menjadi wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

MK, kata Arief, berwenang untuk menangani sengketa hasil pemilu.

"Kalau ada pelanggaran etik, kinerja komisioner, silakan dibawa ke DKPP. Kalau ada sengketa hasil dibawa ke MK," kata Arief saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2019).

Menurut Arief, setiap persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu memiliki saluran tersendiri.

Misalnya, jika ada pelanggaran administrasi pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berwenang menangani.

Jika pelanggarannya masuk ranah pidana, maka menjadi kewenangan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

"Ini salah alamat atau tidak, ya silakan Mahkamah yang menilai," kata Arief.

BPN Prabowo-Sandiaga menyerahkan berkas perbaikan permohonan sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (10/6/2019).

Yusril Percaya Diri, Tuduhan BPN Soal Jabatan Maruf Amin di BNI Syariah Bakal Kami Patahkan

Tanggapan KPU soal Jabatan Maruf Amin di Dua Bank Syariah

Ada sejumlah pasal dan petitum yang ditambahkan.

Salah satunya, pada petitum nomor 13, BPN meminta supaya seluruh komisioner KPU diberhentikan.

Bunyinya adalah sebagai berikut: Memerintahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemberhentian seluruh komisioner dan melakukan rekrutmen baru untuk mengisi jabatan komisioner KPU. 

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved