Tribun Bandar Lampung

Kebijakan Bebas Denda Bayar PKB dan BBNKB Berakhir 15 Juni 2019, Warga Serbu Kantor Samsat

Kebijakan bebas denda atas keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB yang jatuh tempo selama cuti Hari Raya Idul Fitri akan berakhir 15 Juni 2019.

Kebijakan Bebas Denda Bayar PKB dan BBNKB Berakhir 15 Juni 2019, Warga Serbu Kantor Samsat
TribunLampung/Audy Aminda
Suasana Kantor Samsat Bandar Lampung 

Laporan Reporter Tribun Lampung Audy Aminda Yusandani

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kebijakan bebas denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang jatuh tempo selama cuti Hari Raya Idul Fitri akan berakhir pada tanggal 15 Juni 2019.

Terkait itu, banyak masyarakat memanfaatkan kesempatan yang ada.

Hal ini terlihat dari ramainya Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) induk Rajabasa, Bandar Lampung, Kamis 13 Juni 2019.

Terlihat masyarakat memenuhi ruang tunggu Samsat Bandar Lampung.

Beberapa ada yang mengurus pembuatan STNK yang hilang, ada juga yang mengurus BBNKB dan membayar PKB.

Salah satunya Indra, warga asal Sukarame yang tengah mengurus pembuatan STNK yang hilang sekaligus membayar PKB.

Ia mengaku telah menunggu antrean sejak pukul 08.00 WIB.

"Tadi banyak yang diurus soalnya buat duplikat STNK yang hilang" ujar Indra.

Cara Bayar Pajak Motor 2019, Daftar Lengkap Syarat Bayar Pajak Motor

Indra sendiri telah menunggak pajak kendaraan selama 2 tahun, terkait itu ia tidak mendapatkan kebijakan bebas denda yang diberlakukan Samsat Bandar Lampung.

"Tadi dikenakan denda sekitar Rp 100 ribu untuk keterlambatan pembayaran selama setahun" ujar Indra.

Terkait hal tersebut, Zairil Kurniawan, Kepala Urusan (Kaur) Penetapan Pajak Samsat Bandar Lampung menjelaskan bahwa bebas denda hanya diberlakukan bagi PKB dan BBNKB yang jatuh tempo selama cuti Hari Raya Idul Fitri.

"Bebas denda hanya diberlakukan bagi mereka yang jatuh tempo pada saat cuti Hari Raya Idul Fitri, yakni jatuh tempo dari tanggal 1 juni sampai 7 juni 2019, selain itu akan dikenakan denda normal" ujar Zairil.

Zairil melanjutkan, untuk perhitungan denda normal yang diberlakukan bagi PKB ialah 24 persen dari jumlah PKB untuk keterlambatan selama setahun.

(Tribunlampung.co.id/Audy Aminda Yusandani)

Penulis: Audy Aminda Yusandani
Editor: Teguh Prasetyo
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved