Begini Rencana Skenario Pemblokiran WhatsApp (WA) dan Medsos Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK

Pemerintah berencana kembali membatasi atau memblokir akses media sosial dan pesan instan selama sidang sengketa pilpres di MK, Jumat, 14 Juni 2019.

Begini Rencana Skenario Pemblokiran WhatsApp (WA) dan Medsos Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK
kompastekno
Ilustrasi. Pemerintah berencana kembali membatasi atau memblokir akses media sosial dan pesan instan selama sidang sengketa pilpres di MK, Jumat, 14 Juni 2019. 

Begini Rencana Skenario Pemblokiran WhatsApp (WA) dan Medsos Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah berencana kembali membatasi atau bahkan memblokir akses media sosial dan pesan instan selama sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, 14 Juni 2019.

Pembatasan atau pemblokiran akses medsos serta pesan instan seperti WhatsApp (WA) dan Line pernah dilakukan pemerintah saat terjadi aksi di Jakarta pada 21-22 Mei 2019 lalu.

Lalu bagaimana skenario rencana pembatasan atau pemblokiran media sosial dan WhatsApp (WA) kali ini?

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, pembatasan atau pemblokiran medsos dan WhatsApp saat sidang di MK dilakukan jika situasi sudah dinilai ekstrem.

Wiranto menjelaskan, pemerintah tak akan membatasi akses media sosial selama sidang sengketa Pilpres di MK jika situasinya dinilai cukup kondusif.

Mantan panglima ABRI ini mengatakan, pemerintah membatasi akses media sosial dan WhatsApp saat kerusuhan 22 Mei pecah lantaran masifnya peredaran hoaks yang dapat menyebabkan perpecahan di masyarakat.

Karena itu, jika situasi selama sidang MK berlangsung kondusif, pemerintah tak akan membatasi akses media sosial.

Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Prabowo Beri 5 Imbauan untuk Pendukungnya

Sampai Kapan WhatsApp (WA) dan Medsos Lain Diblokir? Ini Jawaban Pemerintah

"Saya sudah berjanji kalau keadaannya cukup aman, tidak ada kegiatan medsos yang ekstrem, ya tidak akan diapa-apain (dibatasi media sosial). Ngapain cari kerjaan seperti itu dan kemudian merugikan kepentingan masyarakat. Enggak mungkin," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Ia mengatakan, pemerintah langsung mencabut pembatasan media sosial setelah situasi di dunia maya kembali kondusif usai kerusuhan 22 Mei.

Halaman
1234
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved