Ini Beberapa Tuduhan Dugaan Kecurangan Jokowi-Maruf Versi 02, Yusril Tegaskan Siap Ladeni Debat

Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyampaikan beberapa poin dalam dugaan kecurangan yang terstruktur. Massif dan sistematis (TSM)

Ini Beberapa Tuduhan Dugaan Kecurangan Jokowi-Maruf Versi 02, Yusril Tegaskan Siap Ladeni Debat
tribunnews
Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto, dalam sidang pendahuluan sengketa hasil Pilpres 2019, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019) 

Menurut Bambang, seluruh kebijakan waktunya dilakukan berdekatan, atau bahkan beberapa saat menjelang hari pencoblosan pilpres 2019, yaitu pada awal tahun hingga pertengahan April 2019.

"Tujuannya adalah memengaruhi pemilih, guna memenangkan Pilpres 2019," kata Bambang Widjojanto.

Yusril Tegaskan Siap Ladeni Debat Kubu Paslon 02

Yusril
Yusril ()

Sementara Kuasa hukum paslon 01 Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra mengaku akan meladeni apapun yang dipermasalahkan pihak paslon 02 Prabowo-Sandi dalam sidang perdana Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/6) pagi.

Meskipun tahu bahwa jadwal menanggapi sudah disusun pihak MK, namun Yusril bersama tim kuasa hukum lainnya tak segan beradu pendapat bila kubu Pemohon memulai dialog terlebih dulu.

"Kami menyimak, kalau ada dialog ya kita akan dialog. Kalau ada debat, ya kita debat. Sebenarnya kami tahu bahwa jadwal kami memberikan keterangan baru nanti tanggal 17 (Juni)," ungkap Yusril di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Menanggapi hal-hal yang dipermasalahkan dalam berkas permohonan perbaikan paslon 02, yang memuat status jabatan Ma'ruf Amin di dua bank syariah hingga dugaan korupsi Presiden petahan Joko Widodo terkait dana sumbangan Rp19 miliar, Yusril menilai bahwa fokus perkara yang menjadi kewenangan MK hanya terbatas untuk sengketa hasil PHPU semata.

Sedangkan dua permasalahan yang menyangkut peserta Pemilu, sepenuhnya menjadi ranah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bila kubu sebelah tak puas, Yusril menyarankan mereka menyampaikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kalau masih nggak puas sampaikan ke PTUN. Kalaupun nanti ada tuduhan sangkaan melakukan itu adalah wilayahnya Gakkumdu. Serahkan ke kepolisian dan kejaksaan untuk ditindaklanjuti nanti kalau perlu bawa ke pidana," kata dia.

"Semua itu udah ada wilayahnya. Ini MK, kewenangannya mengadili PHPU," imbuh Yusril.

Lebih lanjut Yusril menjelaskan, jika hakim MK dalam proses persidangan mengabulkan gugatan paslon 02 yang dimuat dalam berkas permohonan perbaikan, pihaknya masih punya waktu cukup untuk menyusun jawaban hingga tanggal 17 Juni mendatang.

"Kalau hari ini misalnya ternyata permohonan yang diperbaiki itu dipertimbangkan oleh MK, kami masih punya waktu untuk memperbaiki sampai 17 Juni yang akan datang kami sudah antisipasi semuanya," ungkap dia. (Tribunnews)

Artikel ni sudah tayang di TRIBUNNEWS.COM dengan judul : 3 Tuduhan Dugaan Kecurangan Jokowi-Maruf Versi 02, Pakai Baju Putih hingga Gaji PNS

 

Penulis: Romi Rinando
Editor: wakos reza gautama
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved