5 Komisioner KPU Palembang Jadi Tersangka, Terungkap Alasan Tak Lakukan Pemungutan Suara Lanjutan

Sebanyak 5 komisioner KPU Palembang telah ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga telah melakukan tindak pidana pemilu.

KOMPAS.com/AJI YK PUTRA
Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan Hepriyadi usai menjalani pemeriksaan di Polresta Palembang, Sabtu (15/6/2019), untuk meringankan kelima komisioner KPU Palembang yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pelanggaran pemilu. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sebanyak 5 komisioner KPU Palembang telah ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga telah melakukan tindak pidana pemilu.

Penetapan 5 komisioner KPU Palembang sebagai tersangka dilakukan Satreskrim Polresta Palembang.

Komisioner KPU Sumatera Selatan menjadi saksi yang meringankan terkait penetapan status tersangka terhadap lima penyelenggara pemilu di KPU Palembang.

Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan, Hepriyadi mengatakan, mereka memberikan keterangan terkait penyelenggaraan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL), yang dilaksanakan oleh KPU Palembang pada (27/4/2019) di Kecamatan Ilir Timur II.

Menurut Hepriyadi, proses tahapan PSL harus diajukan oleh penyelenggara pemilu di tingkat paling bawah, yakni KPPS.

Setelah itu, pihak KPPS baru akan mengajukan ke PPK dan selanjutnya diteruskan ke KPU.

"Artinya teman-teman KPU melaksanakan atau tidak melaksanakan PSL itu bukan kehendak dari KPU sendiri, tapi harus ada usulan yang ada di bawahnya," kata Hepriyadi, seusai menjalani pemeriksaan di Polresta Palembang, Sabtu (15/6/2019).

Hepriyadi mengungkapkan, kasus yang menimpa KPU Palembang karena dilaporkan oleh pihak Bawaslu Palembang akibat tidak menjalankan usulan PSL di 45 TPS di Kecamatan Ilir Timur II Palembang, dinilai kurang tepat.

5 Komisioner KPU Palembang Jadi Tersangka, Terancam Penjara 2 Tahun dan Denda Puluhan Juta

Sebab, 45 TPS yang melakukan PSL tersebut tidak memenuhi syarat untuk pemilu lanjutan.

"Rekomendasi itu disebutkan bahwa KPU untuk melakukan PSL di TPS di bawah ini, jika dalam TPS tersebut memenuhi syarat untuk PSL."

"Artinya, rekomendasi itu tidak mutlak. Harus, misalnya harus jalan di sini. Enggak, ini syaratnya harus terpenuhi dulu."

"45 TPS tidak PSL itu tidak memenuhi syarat, yang pertama tidak ada usulan dari KPPS, karena itu yang menjadi ketentuan KPU menetapkan untuk PSL," jelas Hepriyadi.

Meski demikian, KPU Sumsel pun menghormati proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian terkait dugaan pelanggaran pemilu.

"Ya ini namanya proses hukum ya."

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved