Tribun Bandar Lampung

Sebut Defisit Anggaran Rp 1,7 T Hoaks, Legistator Demokrat Harusnya Gunakan Hak Interupsi

Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung Gindha Ansori Wayka menyesalkan pernyataan Wakil Ketua DPRD Lampun

Sebut Defisit Anggaran Rp 1,7 T Hoaks, Legistator Demokrat Harusnya Gunakan Hak Interupsi
Tribun Batam
anggaran defisit ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung Gindha Ansori Wayka menyesalkan pernyataan Wakil Ketua DPRD Lampung Imer Darius yang menyebut pidato Gubernur Lampung Arinal Djunaidi soal defisit atau beban Pemprov Lampung yang nilainya mencapai Rp1,7 triliun adalah hoaks. Menurut Gindha, Imer justru menyebut anggaran Pemprov Lampung surplus Rp 115 miliar

Sebelumnya, dalam pidato perdananya baru-baru ini Gubernur Arinal menyebut beban pemprov sebesar Rp 1,7 triliun terjadi karena dana pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastrur (SMI) pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp 600 miliar ditambah bunga sebesar Rp105 miliar sehingga menjadi Rp 705 miliar.

Gubernur Nyatakan Defisit APBD Lampung Rp 1,7 Triliun, Legislator Partai Demokrat Sebut Hoaks!

Selain itu beban Pemerintah Provinsi Lampung yang lain terkait pelepasan aset Waydadi tahun anggaran 2019 yang berpotensi batal terealisasi untuk masuk ke kas daerah sebesar Rp337 miliar.
Persoalan lainnya, soal utang dana bagi hasil (DBH) terhadap pemerintah kabupaten/kota di tahun 2018. Berdasarkan LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Provinsi Lampung mempunyai kewajiban membayar DBH kepada kabupaten/kota sebesar Rp 704 miliar.

Pernyataan gubernur juga dipertegas dengan data dari Kepala Biro Keuangan Pemprov Lampung yang merinci beban anggaran tersebut.

Gindha Ansori menyatakan, apabila yang disampaikan Gubernur Arinal Djunaidi tidak sesuai dengan kenyataan, sebagai wakil rakyat Imer punya hak interupsi guna meluruskan bahwa pernyataan Gubernur adalah hoaks.

"Sayangnya itu tidak Imer lakukan. Statemen Imer seolah menutup mata dan mengabaikan penjelasan Kepala Biro Keuangan Pemprov," kata Gindha, lewat rilisnya kepada Tribun Lampung, Minggu 16 Juni 2019.

VIDEO Arinal Djunaidi Janji Bakal Terjun ke Lapangan Bersama Bupati

Menurut Gindha Ansori, idealnya seorang wakil rakyat harus mengetahui segala sesuatu termasuk kondisi anggaran pemerintahan di dalamnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Lampung dari fraksi Demokrat Imer Darius menyatakan pernyataan Gubenur Lampung Arinal Djunaidi terkait APBD Lampung defisit Rp 1,7 triliun adalah hoaks.

"Pernyataan Gubernur terpilih yang disampaikan saat pertama kali sambutan di Mahan Agung kemarin, bahwa kondisi keuangan Pemprov Lampung defisit Rp 1,7 T adalah hoaks pertama yang disampaikan oleh gubernur. DPRD Provinsi Lampung tidak pernah mengesahkan APBD defisit Rp 1,7 triliun. Hasil audit laporan keuangan Pemprov Lampung pada LHP BPK 2020 atas laporan keuangan APBD 2019, juga tidak ada yang menyatakan bahwa kita defisit Rp 1,7 T," kata Imer.

Karena itu Imer mempertanyakan data defisit tersebut. "Sehingga atas dasar apa kesimpulan itu dibuat. Pinjaman SMI adalah salah satu cara yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk membantu membiayai pembangunan daerah yang diatur oleh peraturan pemerintah dan kementrian secara teknhis. Pinjaman SMI dilakukan untuk menutupi kebutuhan biaya yang harus disediakan Pemprov dalam membiayai Pilkada 2018 yang hampir Rp 500 M," ujarnya.

Karena itu, Imer menegaskan, pinjaman SMI bukan barang haram yang masuk ke APBD dan juga bukan beban passiv APBD.

Sebab, itu dipakai untuk pembangunan infrastruktur yang anggarannya tidak memadai. "Sementara itu yang berkaitan dengan kurang bayar bagi hasil kepada kabupaten/kota sebesar Rp 750 M, adalah sisa warisan kurang bayar pemerintah daerah periode sebelum 2014. Perlu diketahui bahwa selama periode 2014-2019, DPRD dan Pemprov Lampung tidak pernah mengurangi anggaran bagi hasil kepada kabupaten/kota, bahkan dari pagu total hutang bagi hasil kepada kabupaten/kota sebelum 2014 sudah berkurang," jelasnya.

Target penerimaan daerah, kata Imer, yang berpotensi tidak masuk hanyalah penerimaan pelepasan aset tanah Way Dadi.

"Itu pun karena pemprov tidak tegas dalam menjalankan eksekusi pelepasannya. Jadi saya kira sebaiknya pahami dulu kondisi dan situasi keuangan daerah secara teliti dan cermat sebelum mengambil kesimpulan. Apalagi Gubernur Arinal yang pernah menjabat sebagai Asisten Sekda dan Sekda, juga merupakan bagian dan Ketua Tim Anggaran Pemprov Lampun dari 2012-2014 dan 2014-2017. Sehingga beliau seharusnya tahu kondisi dan situasi keuangan Pemprov Lampung. Kalaupun hari ini ada evaluasi dan koreksi, itu juga merupakan bagian dari upaya perbaikan dari apa yang telah beliau lakukan sebagai pejabat di lingkungan pemprov sebelumnya dalam menjalankan pemerintahan," pungkasnya. (Tribunlampung.co.id/Hanif Mustafa)

Penulis: hanif mustafa
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved