Sidang Kasus Suap Mesuji

Kasus Suap Mesuji, Pencairan Dana Proyek Melalui Nota Dinas, Bendahara Akui Ada Peraturan Bupati

Pencairan dana proyek melalui nota dinas, Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kabupaten Mesuji akui ada peraturan bupati (Perbup).

Kasus Suap Mesuji, Pencairan Dana Proyek Melalui Nota Dinas, Bendahara Akui Ada Peraturan Bupati
TribunLampung/Hanif Mustafa
Saksi dari kiri ke kanan: Andre Alrendra, Kepala ULP PUPR; Yoga Sailendra, Kabid Pendidikan Mesuji; Jefri Herlangga, Anggota PPK Kabupaten Mesuji, dan Herli Edison, Staf PUPR. 

Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pencairan dana proyek melalui nota dinas, Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kabupaten Mesuji akui ada peraturan bupati (Perbup).

Hal ini diakuinya saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dalam sidang lanjutan Suap Fee Proyek Infrastruktur Mesuji di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Kamis 20 Juni 2019.

"Jadi berkas itu lengkap saya sampaikan nota dinas, dan nota dinas itu di tandatangani sama kadis kemudian nota dinas itu dikirim ke rumah dinas (Bupati)," ungkap Sumanto.

"Isi nota dinas itu apa?" tanya JPU KPK Subari Kurniawan.

"Permohonan pencairan," jawab Sumanto.

Sumanto pun menjelaskan jika selama ini nota dinas pencairan dana ditujukan kepada Bupati.

"Kaitannya nota dinas diberikan ke bupati apa?" sela JPU.

"Sepengetahuan saya ada perbubnya," jawab polos Sumanto.

Terima List Nama Pemenang Proyek, Jefri Anggota Pokja PUPR Mesuji Akui Adanya Sejumlah Nama Instansi

"Saudara bawa perbupnya, dan yakin ada perbupnya jika setiap pencairan ditujukan ke Bupati?" tanya JPU Subari.

Halaman
1234
Penulis: hanif mustafa
Editor: Teguh Prasetyo
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved