Tribun Bandar Lampung

KPKAD Gindha Ansori : Revisi Permendikbud Bukan Hanya Persentase, PPDB Harus Menyeluruh

Gindha Ansori Wayka menyarankan Pemprov Lampung mengusulkan kepada Kemendikbud agar membentengi upaya dugaan pemalsuan persyaratan domisili.

KPKAD Gindha Ansori : Revisi Permendikbud Bukan Hanya Persentase, PPDB Harus Menyeluruh
Ginda Ansori 

Laporan Reporter Tribun Lampung Sulis Setia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Gindha Ansori Wayka menyarankan Pemprov Lampung mengusulkan kepada Kemendikbud agar membentengi upaya dugaan pemalsuan persyaratan domisili.

Gindha mengatakan, upaya tersebut harus melibatkan stakeholder untuk meminimalisasi persoalan baru akibat kebijakan zonasi yang tertera di dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

Langkah ini diperlukan mengingat Kemendikbud atas saran Presiden Joko Widodo dan DPR telah mengevaluasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dengan mengubah persentase PPDB menjadi zonasi sebanyak 80 persen, prestasi sebesar 15 persen dan perpindahan tugas orangtua tetap sebesar 5 persen.

Gindha mengatakan, dengan kebijakan baru ini, pemenuhan persyaratan zonasi otomatis harus menggunakan bukti domisili sebagai parameter zonasi, salah satunya syarat alamat calon peserta didik yang tertera di dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

"Sementara fakta yang terjadi di lapangan seiring dengan aturan ini membuat sebagian masyarakat berpikir pendek. Diindikasikan memanipulasi data kependudukan dan membuat kartu keluarga yang diduga palsu beralamat dekat sekolah yang dituju calon siswa," kata Gindha kepada Tribun, Sabtu (22/6/2019).

Gindha berharal Pemprov Lampung mengusulkan ke kemendikbud untuk membentengi upaya dugaan pemalsuan persyaratan domisili demi meminimalkan persoalan baru akibat kebijakan zonasi.

KPKAD juga menyarankan jika sistem PPDB ini tetap dipertahankan, bukan hanya soal persentase di dalam PPDB saja, peran stakeholder terkait seperti minimal persyaratan dari disdukcapil amat diperlukan di dalam revisi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

"Bukan hanya persentase, tapi ada juga persyaratan dari disdukcapil di dalam revisi PPDB. Tujuannya agar tidak ada yang dirugikan," tandasnya.

(tribunlampung.co.id/sulis setia)

Penulis: sulis setia markhamah
Editor: Teguh Prasetyo
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved