Public Service

Motor Cicilan Disita Leasing di Tengah Jalan, Apakah Dibenarkan?

Yth Pengamat Hukum. Sering terlihat atau mendengar kabar dari kerabat saya terkait peristiwa penyitaan mobil dan motor milik konsumen di tengah jalan,

Motor Cicilan Disita Leasing di Tengah Jalan, Apakah Dibenarkan?
tribunnews
Ilustrasi 

Motor Cicilan Disita Leasing di Tengah Jalan, Apakah Dibenarkan?

Laporan Reporter Tribun Lampung Eka A Solihin 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yth Pengamat Hukum. Sering terlihat atau mendengar kabar dari kerabat saya terkait peristiwa penyitaan mobil dan motor milik konsumen di tengah jalan, yang angsuran kreditnya dianggap menunggak dalam periode tertentu oleh seorang atau sekelompok orang yang mengaku ditugaskan perusahaan leasing.

Terkadang proses penyitaan juga berlangsung di kediaman konsumen atau di mana saja tanpa mengenal waktu dan tempat. Apakah tindakan tersebut dibenarkan secara hukum? Sementara bagi konsumen adakah payung hukum untuk melindungi kendaraan miliknya yang masih proses kredit?

Pengirim: +628117955xxx

Harus Ada Sertifikat Jaminan Fidusia

Di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tentunya membutuhkan barang-barang rumah tangga, barang elektronik hingga alat transportasi yakni kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua (motor) maupun kendaraan roda empat (mobil) dan lain sebagainya.

Pengembang Perumahan Ingkar Janji

Proses mendapatkan barang ini terutama kendaraan tentunya ada yang dibeli dengan lunas, ada juga yang dicicil atau kredit tiap bulan dan bayar tempo. Perolehan yang melalui cicilan atau kredit ini tentunya akan merujuk pada beberapa aturan hukum, di antaranya ketentuan tentang kontrak sebagaimana yang ada di dalam hukum perdata, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang jaminan fidusia dan perangkat aturan hukum lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012, Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusianya dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia.

Dengan adanya peraturan ini, maka seluruh perusahaan pembiayaan harus mendaftarkan fidusia untuk setiap transaksi pembiayaannya sebagaimana yang dijelaskan di dalam pasal 2 PMK No. 130/PMK.010/2012 bahwa Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia kepada Kantor

Sanksi bagi Perusahaan Bila Gaji Karyawan Dicicil

Halaman
12
Penulis: Eka Ahmad Sholichin
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved