Dukungan Kepala Daerah ke Paslon 01 Dipermasalahkan Prabowo-Sandi, Ini Penilaian Hakim MK

Dukungan Kepala Daerah ke Paslon 01 Dipermasalahkan Prabowo-Sandi, Ini Penilaian Hakim MK

Dukungan Kepala Daerah ke Paslon 01 Dipermasalahkan Prabowo-Sandi, Ini Penilaian Hakim MK
Kompas.com
Sidang gugatan pilpres di MK, Kamis (27/6/2019) 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Dalil Paslon 02 Prabowo-Sandiaga mengenai dukungan kepala daerah terhadap paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang dinilai bukti adanya pelanggaran pemilu terstruktur, sistematis, masif, ditolak majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu salah satu pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi yang dibacakan dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Dalam permohonan, tim hukum Prabowo-Sandiaga mempermasalahkan dukungan sejumlah kepala daerah terhadap Jokowi-Ma'ruf.

Menurut tim 02, hal itu menjadi bukti adanya pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Dalam sidang, majelis berpendapat, MK bisa menangani pelanggaran pemilu jika lembaga-lembaga penegak hukum yang diberi kewenangan tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut.

Karena itu, MK melihat terlebih dulu apakah dalil soal dukungan para kepala daerah tersebut ditangani atau tidak oleh lembaga lain.

Menurut Mahkamah, hampir seluruh hal yang dipermasalahkan tim 02 merupakan kewenangan Bawaslu.

Hakim Wahiduddin Adams kemudian memaparkan putusan Bawaslu terkait kasus-kasus yang melibatkan sejumlah para kepala daerah.

Hakim MK Nilai Tidak Ada Penyalahgunaan APBN dalam Pilpres 2019

Putusan Bawaslu, ada aduan yang tidak diproses karena tidak ditemukan pelanggaran.

Ada pula yang terbukti melanggar aturan netralitas PNS atau UU Pemda.

Halaman
1234
Editor: wakos reza gautama
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved