Hakim MK Nilai Tidak Ada Penyalahgunaan APBN dalam Pilpres 2019

Dalil tersebut adalah mengenai penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin

Hakim MK Nilai Tidak Ada Penyalahgunaan APBN dalam Pilpres 2019
Kompas.com
sidang gugatan Pilpres 2019 di MK, Kamis (27/6/2019) 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Satu lagi dalil pemohon dari paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak diterima majelis hakim Mahkamah Konstitusi ( MK).

Dalil tersebut adalah mengenai penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. 

Majelis hakim MK tidak setuju dengan dalil kecurangan pemilu berupa penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Salah satunya terkait kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri.

"Dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum," ujar hakim Arief Hidayat saat membacakan pertimbangan putusan di MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Menurut MK, pemohon tidak merujuk definisi hukum mengenai money politics dalam materi permohonannya.

Hal tersebut membuat dalil pemohon menjadi tidak jelas, apakah dalil itu sebagai modus politik uang atau vote buying.

Terlebih lagi, pemohon tidak dapat membuktikan adanya pengaruh dalil tersebut pada perolehan hasil suara.

Menurut hakim, pemohon hanya menggunakan frasa patut diduga untuk mengaitkan kenaikan gaji dengan pengaruhnya atas pilihan dukungan PNS, TNI, dan Polri.

Dengan kata lain, pemohon hanya mendasarkan pada logika dan nalar untuk membuktikan permohonannya.

Dalil Paslon 02 tentang Ajakan Berbaju Putih saat Pencoblosan Ditolak MK

Halaman
123
Editor: wakos reza gautama
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved