Tribun Pesisir Barat

Bupati Pesisir Barat Hadiri Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018

Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal menghadiri rapat paripurna tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018.

Bupati Pesisir Barat Hadiri Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018
TribunLampung/Istimewa
Bupati Pesisir Barat DR.Drs.H.Agus Istiqlal,SH.,MH menghadiri rapat paripurna tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2018, digedung Gedung Dharma Wanita, kecamatan Pesisir Tengah. Senin 24 Juni 2019. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PESISIR BARAT - Bupati Pesisir Barat DR Drs H Agus Istiqlal,SH.,MH menghadiri rapat paripurna tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 di gedung Gedung Dharma Wanita, Kecamatan Pesisir Tengah, Senin 24 Juni 2019.

Kepala Dinas Informatika Tedi Zadmiko, SKM.,MM menginformasikan, turut hadir dalam rapat tersebut yaitu: Wakil Bupati Erlina,SP.,MH, Ketua DPRD, Wakil Ketua l DPRD, Wakil Ketua ll DPRD, Kacabjari Krui, Danramil Pesisir Tengah, para pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan 18 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam sambutannya bupati menyampaikan, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2018 merupakan realisasi dari program dan kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial, dan ekonomi daerah yang dikaitkan dengan tolak ukur rencana strategis pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Ia mengatakan, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus disampaikan pertanggungjawabannya pada setiap akhir tahun anggaran, yaitu dengan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada dewan perwakilan rakyat daerah.

Dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2018, tentunya telah mengikuti beberapa disiplin anggaran, yaitu : pertama, pendapatan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

Lalu kedua, penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan ketiga semua penerimaan dan pengeluaran tahun anggaran bersangkutan harus tertuang dalam APBD dan dibukukan dalam rekening kas umum daerah.

Kemudian bupati juga menyampaikan mengenai kebijakan pendapatan asli daerah dengan tetap memaksimalkan perolehan dana perimbangan, baik dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus dan lain-lain pendapatan yang sah.

"Sehingga dapat kami sampaikan bahwa kebijakan belanja diarahkan pada efisiensi dan efektivitas anggaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar, sarana prasarana dan infrastruktur," katanya. 

Sedangkan untuk alokasi anggaran dilakukan sesuai dengan pendelegasian kewewenangan pada OPD dengan pendekatan prestasi kerja.

Prestasi kerjanya berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan tetap mengutamakan akuntabilitas perencanaan anggaran diantaranya pencapaian target kinerja APBD tahun 2018 digambarkan oleh serapan anggaran belanja daerah sebesar Rp 797,05 milyar dari total anggaran sebesar Rp 878,82 milyar atau sebesar 90,70%.

Halaman
12
Penulis: Advertorial Tribun Lampung
Editor: Teguh Prasetyo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved