Tribun Tulangbawang

Rakor Pencegahan Korupsi dengan KPK, Bupati Winarti Sebut Pemkab Tuba Terus Perbaiki Sistem

Bupati Tulangbawang Winarti menegaskan, Pemkab setempat terus berupaya memperbaiki sistem pelayanan.

Rakor Pencegahan Korupsi dengan KPK, Bupati Winarti Sebut Pemkab Tuba Terus Perbaiki Sistem
Tribunlampung.co.id/Endra
Winarti dsaat sambutan pada Rapat koordinasikan dan supervisi rencana aksi Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tulangbawang dan Mesuji yang digelar di aula Pemkab Tuba, Kamis (04/05). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TULANGBAWANG - Bupati Tulangbawang Winarti menegaskan, Pemkab setempat terus berupaya memperbaiki sistem pelayanan.

Ini sebagai upaya mencegah perilaku yang mengarah ke tindak pidana korupsi.

Salah satunya, menurut Winarti, upaya pembenahan sistem itu dengan berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP).

Hal tersebut ditegaskan Winarti dalam sambutannya pada Rapat koordinasikan dan supervisi rencana aksi Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tulangbawang dan Mesuji yang digelar di aula Pemkab Tuba, Kamis (04/05).

Bupati Winarti mengatakan, pembenahan sistem yang tengah dibangun itu mesti didukung oleh semua pihak.

"Karena dalam berbuat baik belum tentu semua menyukainya, kita butuh bantuan untuk terus berdiri tegak mengemban amanah dalam melayani warga," terang Winarti.

"Kami berusaha untuk memperbaiki sistem pelayanan untuk rakyat, salah satunya dengan berdiri MPP (Mall Pelayanan Publik), kami berusaha setransparan mungkin untuk pelayanan masyarakat, juga pelaksanaannya," ujar Bupati Winarti.

Rakor Pencegahan Korupsi di Tuba, KPK Singgung Peretasan Lelang LPSE

Rakor dihadiri Kasatgas Korwil 3 Korsupgah KPK Dian Patria, Koordinator Korsupgah Wil. Lampung Uding J, Anggota Korwil3 Korsupgah Nindyah S, Anggota Korwil3 Korsupgah Rikhi S.

Kasatgas Korwil 3 Korsupgah KPK, Dian Patria menegaskan, perbaikan sistem harus diimbangi dengan perilaku dan perbuatan yang baik.

Jangan sampai, antara perkataan dan perbuatan tidak sejalan. Sehingga, upaya perbaikan sistem tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam arahanya, Dina kerap menyinggung perilaku menyimpang tersebut terkait pengesahan APBD dan proses lelang proyek yang rawan mengarah ke tindak pidana korupsi.

"Sistem harus bagus, lalu praktek pelaksanaannya harus sama, jangan sistem bagus, pelaksanaannya masih tidak bagus. Antara perkataan dan perbuatan tidak sama. Misalnya ada istilah uang ketok palu dalam pengesahaan APBD dan uang fee proyek, ini semua harus singkron," tegas Dian Patria.

Dian juga menyinggung soal proses lelang proyek melalui sistem LPSE yang dinilainya masih rawan adanya intervensi.

"Lampung Timur sudah ada laporan," tegasnya.

(Tribunlampung.co.id/endra zulkarnain)

Penulis: Endra Zulkarnain
Editor: Reny Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved