Tribun Metro

1.568 Hektare Sawah di Metro Masuk LP2B

DKP3 mengaku sebanyak 1.568 hektare sawah di Kota Metro masuk sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

1.568 Hektare Sawah di Metro Masuk LP2B
Tribunlampung.co.id/Indra
Salah satu area persawahan di jalan pala metro pusat yang akan beralih fungsi (diperjualbelikan kavling) 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) mengaku sebanyak 1.568 hektare sawah di Kota Metro masuk sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Kepala DKP3 Metro Hery Wiratno menjelaskan, LP2B artinya sawah yang tidak boleh dialihfungsikan. Hal tersebut sesuai Perda Kota Metro No 21 Tahun 2016 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

"Nah, saat ini kita lagi mengajukan Perwali untuk zonasi LP2B itu dimana saja. Kalau rincian kawasan itu di Kecamatan Metro Pusat seluas 10,23 hektare, Metro Utara 593,73 hektare, Metro Barat 213,77 hektare, Metro Selatan 555,04 hektare dan Metro Timur 189,81 hektare," bebernya, Jumat (5/7).

Dijelaskannya, lahan di wilayah Kecamatan Metro Pusat paling sedikit sawahnya. Karena merupakan pusat kota dan perekonomian. Dimana sebanyak 10,23 hektare terletak di Yosomulyo dekat SMAN 5 Metro.

Hery mengatakan, LP2B dibuat untuk mendorong produksi petani di Kota Metro dan melindungi lahan sawah yang masih produktif. Sehingga tidak boleh dialihfungsikan. Hanya ketika mendesak untuk kepentingan umum seperti bencana alam.

"Tapi itu pun pemerintah harus mengganti lahan yang dialihfungsikan. Untuk luas lahan sawah di Metro saat ini mencapai 2.984 hektare tetapi yang empat hektare sudah beralih fungsi menjadi permukiman," imbuhnya.

Dengan demikian, tersisa seluas 2.980 hektare yang bisa ditanami dengan produktivitas berkisar 5,6 ton padi per hektare.

Komisi I DPRD Kota Metro meminta pemerintah memiliki master plan atau rencana induk guna penataan lahan dan kawasan pemukiman.

Wakil Ketua Komisi I Nasrianto Effendi mengatakan, saat ini marak pembangunan perumahan di Kota Metro. Karenanya, harus ada pengaturan lahan dan pengendaliannya. Jangan sampai terjadi alih fungsi lahan dari sawah ke perumahan.

"Itulah kenapa perlunya perwali dibuat. Kalau perdanya kan kita sudah ada. Artinya, jangan sampai itu tidak terkontrol. Sehingga lahan di Metro ini hilang karena pembangunan yang tak dikendalikan. Itu kenapa harus ada master plan dimana saja wilayah perumahan dan lainnya," tuntasnya.

(Tribunlampung.co.id/Indra Simanjuntak)

Penulis: Indra Simanjuntak
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved