Jenderal Polisi Bintang II Ini Komentari Pendirian Posko Pengaduan Rekam Jejak Capim KPK RI

Koalisi Kawal Capim KPK terdiri dari ICW, Kontras, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, LBH Jakarta, Yayasan LBHI, LBH Pers, Perludem dan organisasi lain.

Penulis: Beni Yulianto | Editor: Teguh Prasetyo
ISTIMEWA
Staf Ahli Kapolri Irjen Pol Ike Edwin mendaftar calon pimpinan KPK ditemani istri dan anak di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (4/7/2019). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Jenderal polisi bintang II dipundak, yang juga mantan Kapolda Lampung, Irjen Pol. Ike Edwin ikut berkomentar mengenai pendirian posko pengaduan rekam jejak Capim KPK.

Ike sebagai salah satu pendaftar Capim KPK, siap membuka rekam jejak secara terbuka.

Pendirian posko ini menurut dia bagian dari partisipasi masyarakat.

ICW Minta Pansel Terbuka Ungkap Latar belakang Capim KPK, Masukan Masyarakat Via Email

Inilah 13 Kader Internal yang Lolos Seleksi Awal Capim KPK

Koalisi Kawal Capim KPK membuka posko pengaduan masyarakattersebut di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jalan Pangeran Diponegoro No. 74, Jakarta Pusat, mulai pukul 14.00 WIB, Selasa (16/7/2019).

Ini Daftar Nama Capim KPK yang Lolos Seleksi Pertama, Jenderal Asal Lampung Ikut Lolos?

Koalisi Kawal Capim KPK terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, LBH Jakarta, Yayasan LBHI, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, LBH Pers, Saya Perempuan Anti Korupsi Indonesia, Indonesia Legal Roundtable, dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.

Koalisi tersebut mengklaim posko yang mereka yang buat bersifat independen dan berharap dapat menjadi 'rumah' bagi aduan masyarakat.

“Karena adanya kekhawatiran bahwa posko yang dibuat oleh Pansel hanya bersifat formalitas belaka,” kata Kurnia Ramadhana, narahubung Koalisi Kawal Capim KPK, dalam siaran persnya.

Menanggapi hal itu, Irjen Pol. Ike Edwin menilai posko pengaduan masyarakat yang dibuat koalisi berbagai LSM itu dapat berjalan berbarengan dengan posko yang dibuat panitia seleksi (Pansel) Capim KPK.

“Tentunya pengaduan yang disampaikan ke Pansel yang mempunyai legalitas sebagai panitia seleksi yang resmi dibentuk pemerintah,” kata Staf Ahli Sosial Politik Kapolri ini.

Meski demikian, jenderal bintang dua yang juga Capim KPK ini menilai posko pengaduan yang diinisiasi koalisi LSM itu dapat menjadi alternatif lain untuk menampung pengaduan masyarakat terkait rekam jejak para Capim KPK.

“Kita harus berpandangan positif menanggapinya. Mungkin koalisi LSM itu ingin membantu Pansel dalam men-tracking rekam jejak para Capim KPK,” ujarnya.

Sebelumnya, Pansel telah mengumumkan para pendaftar Capim KPK yang dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Dari 376 pendaftar, ada 192 orang yang lulus dan berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.

Selain Ike Edwin, satu pendaftar asal Lampung yang berprofesi sebagai pengacara, Wilius Prayietno juga lolos selesksi administrasi.

Latar belakang pekerjaan para Capim KPK yang dinyatakan lolos beragam, mulai dari penegak hukum, aparatur sipil negara, advokat, akademisi hingga sektor swasta.

(tribunlampung.co.id/beni yulianto)

Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved