Tribun Bandar Lampung

Pilrek Unila 12 September, Panitia Kerja Bagi Tiga Tahapan

Panitia Kerja (Panja) Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Lampung 2019 membagi agenda pilrek menjadi tiga tahapan.

Pilrek Unila 12 September, Panitia Kerja Bagi Tiga Tahapan
Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama
Tribun Lampung/Kiki Adipratama SOSIALISASI TAHAPAN PILREK -┬áKetua Panitia Kerja Pemilihan Rektor Universitas Lampung 2019 Prof Wan Abbas Zakaria (tengah) dan jajaran memaparkan tahapan pilrek dalam konferensi pers di Gedung Rektorat Unila, Rabu (17/7/2019). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Panitia Kerja (Panja) Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Lampung 2019 membagi agenda pilrek menjadi tiga tahapan. Masing-masing penjaringan, penyaringan, dan pemilihan.

Demikian terungkap dalam konferensi pers Panja Pilrek Unila di Ruang Sidang II lantai 4 Gedung Rektorat Unila, Rabu (17/7/2019).

Dari tiga tahapan itu, puncak pilrek terjadi pada tahap pemilihan calon rektor periode 2019-2023. Jadwalnya pada 12 September mendatang.

"Untuk melaksanakan pilrek kali ini, kami telah membagi menjadi tiga tahapan sesuai pasal 5 ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Senat Unila," kata Ketua Panja Pilrek Unila Prof Wan Abbas Zakaria saat menyampaikan rangkaian pelaksanaan pilrek dalam konpers.

Agenda terdekat dari rangkaian tahapan itu adalah pendaftaran bakal calon rektor pada 22-31 Juli. Namun sebelumnya, Panja Pilrek Unila memiliki waktu dari 15 Juli hingga 22 Juli untuk mengumumkan penjaringan bacarek.

Saat pendaftaran, bacarek menyerahkan persyaratan yang totalnya ada 18 poin. Satu di antaranya surat pernyataan mengenai pengalaman manajerial. Bacarek wajib melampirkan fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga, atau pejabat eselon IIA di lingkungan instansi pemerintah.

Kemudian surat keterangan dari atasan yang menyatakan pernah menduduki jabatan tersebut paling singkat dua tahun.

Syarat lainnya adalah surat pemyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari enam bulan.

Kemudian, menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dua tahun terakhir dengan lampiran bukti penyerahan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Syarat berikutnya yang sangat penting adalah surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan materai Rp 6.000. Lalu, menyerahkan visi, misi, dan program kerja.

Halaman
12
Penulis: kiki adipratama
Editor: yoso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved