Tribun Bandar Lampung

Penduduk Lampung Hasilkan 7.200 Ton Sampah per Hari, Sebagian Dibuang ke Laut

Sebanyak lebih dari 7.200 ton sampah/hari dihasilkan penduduk Lampung yang mencapai 9 juta jiwa dan sebanyak 3,5 persen dari total sampah

Penduduk Lampung Hasilkan 7.200 Ton Sampah per Hari, Sebagian Dibuang ke Laut
Tribun Lampung/Anung Bayuardi
Ilustrasi - Tumpukan sampah di TPA Alamkari, Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara. 

Laporan Reporter Tribun Lampung Audy Aminda Yusandani

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Provinsi Lampung tengah menghadapi permasalahan lingkungan.

Berdasarkan penjelasan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung Irwan Sihar Marpaung saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung, di Upacara Mingguan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Senin (22/7/2019).

Sebanyak lebih dari 7.200 ton sampah/hari dihasilkan penduduk Lampung yang mencapai 9 juta jiwa dan sebanyak 3,5 persen dari total sampah yang dihasilkan dibuang ke sungai dan bermuara ke laut.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, Pemprov Lampung akan memperkuat regulasi untuk mengatasi isu lingkungan di Provinsi Lampung, salah satunya mengenai pengelolaan sampah.

"Saat ini Pemprov Lampung sedang menyusun Naskah Akademik dan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) mengenai pengelolaan sampah. Raperda ini menjadi point penting agar permasalahan sampah seperti di wilayah Pesisir Teluk Lampung dapat terselesaikan" ujar Irwan.

Lebih lanjut, Irwan mengatakan selain menyusun Raperda pengelolaan sampah, Pemprov Lampung juga sedang menyusun studi pendahuluan pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah regional dan membentuk kelompok kerja (Pokja) pengelolaan sampah regional.

Selain itu, Pemprov Lampung juga akan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan para ahli dalam rencana penanganan dan pengelolaan sampah Teluk Lampung.

Irwan meneruskan, ada banyak dampak negatif dari pengelolaan sampah yang tidak baik.

Selain mencemari laut, sampah hasil buangan industri dan domestik juga merusak kawasan hulu serta sempadan sungai, sehingga kualitas air sungai menurun.

Kemudian kualitas daerah perairan teluk dan pesisir pantai juga menurun akibat hilangnya habitat mangrove, rusaknya kawasan terumbu karang, dan sedimentasi dari aliran hulu sungai.

Untuk itu diperlukan sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah guna menyelesaikan permasalahan tersebut, “sehingga program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak bersifat kewilayahan administratif melainkan berbasis ekosistem” ujar Irwan.

(Tribunlampung.co.id/Audy Aminda Yusandani)

Penulis: Audy Aminda Yusandani
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved