Breaking News:

Bupati Pesibar Pimpin Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Pemerintah Atas RANPERDA Tahun 2019

Pemkab Pesibar gelar Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi - Fraksi Terhadap RANPERDA 2019

Istimewa
Pemkab Pesibar gelar Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi - Fraksi Terhadap RANPERDA 2019 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PESISIR BARAT — Pemkab Pesisir Barat laksanakan Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi - Fraksi Terhadap RANPERDA Usul Kepala Daerah  Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 bertempat di Gedung Wanita pada Kamis (04/72019).

Tedi Zadmiko, S.KM., MM. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Barat menginformasikan bahwa dalam acara Rapat Paripurna tersebut dihadiri Bupati Pesisir Barat DR.Drs.H. Agus Istiqlal,SH.,MH wakil ketua, Penjabat Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli wakil ketua.

Hadir pula anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, unsur FORKOPIMDA Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat Pejabat Tinggi Pratama dan pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Tim Ahli DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam sambutan Bupati Pesisir Barat sampaikan jawaban pemerintah atas pandangan Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengenai RANPERDA tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat nomor 8 tahun 2018 tentang pendirian badan usaha milik daerah Kabupaten Pesisir Barat PT. Krui Sukses Mandiri.

Bupati juga sampaikan spesifik jenis-jenis usaha yang menjadi modul aktif dan target capaian di dalam naskah akademis pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang dituangkan dalam pasal 7 ayat 1 peraturan daerah nomor 8 tahun 2018 tentang pendirian badan usaha milik daerah (BUMD) Kabupaten Pesisir Barat PT. Krui Sukses Mandiri (PERSERODA) yang berbunyi :
Kegiatan usaha perseroda meliputi :
Perdagangan dan jasa umum;
Pariwisata;
Layanan air bersih dan air minum;
Jasa keuangan;
Agri bisnis;
Perikanan dan kelautan;
Kehutanan dan perkebunan;
Pertambangan dan energi;
Properti dan infrastruktur.

Bupati sampaikan terima kasih atas dukungan, dan tanggapan dari berbagai frakei partai.  Bupati juga menanggapi berbagai pertanyaan dan tanggapan dari fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Menhenai RANPERDA tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat nomor 9 tahun 2018 tentang penyertaan modal pemerintah Kabupaten Pesisir Barat ke dalam modal saham PT. Krui Sukses Mandiri (Perseroda), bupati sampaikan bahwa perubahan modal sebesar 150 milyar rupiah adalah mayoritas dalam bentuk aset milik pemerintah Kabupaten Pesisir Barat antara lain Kawasan Usaha Agri Bisnis Terpadu (KUAT), Labuhan Jukung, Tambak, Pasar, dan lain-lain.

"Jadi perubahan dasar dimaksud bukan hanya dalam bentuk uang tunai, hal ini mengacu pada peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD. perubahan modal dasar dimaksud sama sekali tdak membebankan APBD dan tidak mempengaruhi pembangunan." Ungkapnya

Beliau juga menerangkan bahwa Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat pada semua jenjang saat ini sudah sesuai dengan panduan kurikulum yang terncantum dalam PERMENDIKBUD nomor 67 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SD/MI.

Hal tersebut anyara lain: maksimal jam pelajaran untuk pendidikan agama adalah 4 jam untuk kurikulum 2013 yang telah mengalami peningkatan dibandingkan pada kurikulum 2006 yang menetapkan maksimal 3 jam pelajaran.

Halaman
123
Editor: Advertorial Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved