Tribun Bandar Lampung

Kanwil Kemenkumham Beber Mayoritas Lapas-Rutan di Lampung Overkapasitas

Sebanyak 15 dari 16 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Lampung sudah overkapasitas.

Kanwil Kemenkumham Beber Mayoritas Lapas-Rutan di Lampung Overkapasitas
Tribun Lampung/Eka Ahmad Sholichin
DISKUSI SESAKNYA LAPAS-RUTAN - LBH Bandar Lampung menggelar Diskusi Publik bertema "Overcrowding Lapas dan Rutan: Negara Wajib Memanusiakan Manusia", Jumat (26/7/2019). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sebanyak 15 dari 16 lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Lampung sudah overkapasitas.

Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Lampung M Mulyana mengungkapkan hal ini dalam Diskusi Publik di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Jumat (26/7/2019).

"Dari 16 lapas-rutan (di Lampung), hanya satu yang tidak overkapasitas, yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang ada di Kabupaten Pesawaran," kata Mulyana dalam diskusi bertema "Overcrowding Lapas dan Rutan: Negara Wajib Memanusiakan Manusia".

Ia menyatakan persoalan overkapasitas lapas-rutan bukan hanya tanggung jawab Kemenkumham, melainkan seluruh elemen hukum.

"Jadi, penanganannya melibatkan seluruh sistem tata peradilan. Mulai dari kepolisian sampai pengadilan, dan muaranya di Kemenkumham," ujarnya.

Mulyana menyebut salah satu cara mengatasi overkapasitas lapas-rutan misalnya dengan merehabilitasi pengguna narkoba yang ancaman hukumannya kurang dari empat tahun.

"Dari data yang ada, banyak pengguna narkoba berada di rutan-lapas. Tentunya ini menyumbang overkapasitas," katanya.

Sementara Hendri Irawan, hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, menjelaskan tidak semua penyelesaian perkara dalam sidang bisa seperti di luar negeri. Ia memisalkan di Amerika Serikat.

"Di sana, untuk pelaku yang sifatnya kenakalan remaja, tidak perlu penahanan. Penanganannya dengan memanggil orangtua agar lebih mengawasi anaknya," ujar Hendri.

"Di sini, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, mengimbau tidak menahan pelaku tindak pidana pencurian ringan. Jadi, tidak ada penahanan pencuri di bawah Rp 2,5 juta," sambungnya.

Halaman
12
Penulis: Eka Ahmad Sholichin
Editor: yoso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved