Tribun Pesisir Barat

Pemkab Pesisir Barat Gelar Rapat Paripurna Persetujuan RANPERDA Pertanggungjawaban APBD Tahun 2018

Pemkab Pesisir Barat Gelar Rapat Paripurna Persetujuan RANPERDA Pertanggungjawaban APBD Tahun 2018

Pemkab Pesisir Barat Gelar Rapat Paripurna Persetujuan RANPERDA Pertanggungjawaban APBD Tahun 2018
Istimewa
Suasana Rapat Paripurna Persetujuan dan Penerapan RANPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pesisir Barat. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PESISIR BARAT — Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat laksanakan Rapat paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat dengan acara Persetujuan dan Penerapan RANPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 bertempat di gedung wanita Selasa (2/7/2019).

Persetujuan dan Penerapan RANPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pesisir Barat.
Persetujuan dan Penerapan RANPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pesisir Barat. (Istimewa)

Kadis Kominfo Pesisir Barat Tedi Zadmiko,SKM.,SKM menginformasikan hadir dalam Rapat Paripurnna Tersebut Bupati Pesisir Barat DR.Drs.H. Agus Istiqlal,SH.,MH, Sekda Pesisir Barat Ir. N. Lingga Kusumu,MP, Asisten dan Staf Ahli.

Hadir pula Ketua DPRD Kabuten Pesisir Barat, Wakil Ketua DPRD Kabuten Pesisir Barat, Unsur Forkopimda Kabupaten Pesisir Barat-Lampung Barat, Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator dan Tim Ahli DPRD.

Pemkab Pesisir Barat selenggarakan Rapat Paripurna Persetujuan RANPERDA Pertanggungjawaban APBD 2018
Pemkab Pesisir Barat selenggarakan Rapat Paripurna Persetujuan RANPERDA Pertanggungjawaban APBD 2018 (Istimewa)

Bupati Pesisir Barat menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang hadir untuk bersama-sama mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

Bupati juga harapkan hadirin memberikan sumbang saran, gagasan, ide dan kritik yang konstruktif demi tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksaan APBD Kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2018.

"Setelah dilaksanakan persetujuan terhadap RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018, selanjutnya rancangan peraturan daerah tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Lampung sebagai wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi di Provinsi nantinya dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu." Ungkapnya.

Selanjutnya disampaikan juga pertanggungjawaban pelasanaan APBD, selain untuk memenuhi amanat undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, juga merupakan rangkaian penilaian akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah secara komprehensif.

Penilaian tersebut adalah akuntabilitasi perencanaan,proses penganggaran,pelaksanaan program dan kegiatan, pelaporan dan evaluasi serta sebagai bahan pertimbangan bagi perencanaan pemerintah untuk tahun anggaran selanjutnya.

Bupati juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat pesisir barat atas kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam pelaksanaan APBD tahun 2018.

"Semua evaluasi menjadi titik tolak bagi kita untuk berbenah diri, melakukan perbaikan diberbagai bidang untuk mewujudkan visi dan misi serta arah pembangunan Kabupaten Pesisir barat yang berkeadilan dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat." Ungkapnya

Editor: Advertorial Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved