Tribun Metro

DPRD Metro Minta Pembangunan Ruko di Jalan Jendral Sudirman Ramah Penyandang Disabilitas

DPRD Kota Metro meminta pembangunan ruko Jalan Jendral Sudirman memenuhi segala aspek, salah satunya ramah penyandang disabilitas.

DPRD Metro Minta Pembangunan Ruko di Jalan Jendral Sudirman Ramah Penyandang Disabilitas
Tribunlampung.co.id/Eka
Ilutrasi - Warga Bandar Lampung penyandang disabilitas memanfaatkan kursi roda yang disediakan di Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kota Bandar Lampung 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - DPRD Kota Metro meminta pembangunan ruko Jalan Jendral Sudirman memenuhi segala aspek, salah satunya ramah penyandang disabilitas.

Ketua DPRD Kota Metro Anna Morinda mengatakan, sebagai penyandang visi Kota Pendidikan, Bumi Sai Wawai wajib memberi contoh kepada masyarakat dan daerah lain dalam setiap perencanaan pembangunan.

Sehingga dampak pembangunan betul-betul memerhatikan keramahan lingkungan, penyandang disabilitas, anak-anak, wanita hamil, hingga orang tua. Artinya, konsep atau perencanaan harus betul-betul dibuat memenuhi aturan.

"Intinya kita ingin Metro lebih baik. Pembangunan ini kan untuk mempermudah masyarakat, bukan sebaliknya malah mempersulit. Seperti tempat parkir dan fasilitas lainnya, itu wajib dan harus memadai," bebernya, Senin (29/7).

Pihaknya juga meminta pedestrian atau trotoar harus dibuat seapik dan senyaman mungkin. Seperti halnya di kota-kota lain yang bisa dicontoh. Tidak hanya ramah bagi pejalan kaki, namun dapat dinikmati sebagai tempat bersantai, swafoto, dan lainnya.

"Jadi kita minta itu ada kursi-kursi dan taman supaya orang bisa bersantai di sana. Ini kan sebagai wujud kota pariwisata keluarga. Kemarin kita ditunjukkan gambarnya, ya harus seperti itu. Kita dukung kalau untuk kebaikan Kota Metro," katanya lagi.

Ia menambahkan, DPRD akan melakukan proses pengawasan mulai dari awal hingga pembangunan selesai. Dengan tujuan, tidak ada yang melenceng dari perencanaan dan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.

"Dan yang paling utama, harus sesuai Garis Sempadan Bangunan (GSB), karena penghapusan pertokoaan itu kan awalnya melanggar itu," imbuhnya.

(Tribunlampung.co.id/Indra Simanjuntak)

Penulis: Indra Simanjuntak
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved