Pemkab Pesisir Barat Gelar Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD 2020

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD 2020

Pemkab Pesisir Barat Gelar Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD 2020
Istimewa
Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal saat tantatangani Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD 2020 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID PESISIR BARAT – Pemerintah Kabupaten Pesisisr Barat menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020 Gedung Wanita, Senin (15/7/2019)

Dalam sambutan Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal  yang disampaikan oleh Wakil Bupati Pesisir Barat, Erlina tepat setelah diperdengarkan bersama hasil laporan serta rekomendasi dari Badan Anggaran DPRD terkait dengan pembahasan Nota Pengantar KUA dan PPAS APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020 dan juga telah ditandatanganinya Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020.

Pelaksanaan Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD 2020 Kabupaten Pesirir Barat
Pelaksanaan Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD 2020 Kabupaten Pesirir Barat (Istimewa)

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat yang telah melaksanakan rangkaian pembahasan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2020 ini sebagai amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nota kesepakatan KUA dan PPAS ini adalah rangkuman persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dengan DPRD Kabupaten Pesisir Barat dalam proses awal penyusunan rancangan APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020.” Ungkapnya.

Beliau juga sampaikan bahwa rancangan APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020 memuat ringkasan: Gambaran kondisi Ekonomi Makro Daerah; Asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD; Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah; Strategi Pencapaian Asumsi dan Kebijakan yang akan diambil; Penetapan Skala Prioritas Pembangunan Daerah; Prioritas Program dan Kegiatan masing-masing urusan pemerintahan daerah; Capaian Kinerja, Sasaran dan Plafon Anggaran Sementara untuk masing- masing program dan kegiatan.

Adapun garis besar Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2020 adalah Program dan kegiatan perangkat daerah yang terangkum dalam dokumen PPAS dilaksanakan dengan mengedepankan target kinerja serta memperhatikan kemampuan fiskal daerah;

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan hasil sinergi dan sinkronisasi antara hasil MUSRENBANG RKPD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2019 untuk perencanaan RKPD tahun 2020, arah kebijakan Bupati-Wakil Bupati Pesisir Barat, pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Pesisir Barat serta prioritas pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung dengan merujuk pada perkembangan perekonomian nasional, regional dan lokal dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dengan pendekatan kinerja serta mengikuti Paradigma Money Follow Program yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 33 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Selanjutnya, Bupati juga berharap hal ini dapat menjadi catatan bagi kita semua dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan keikhlasan demi tertibnya proses perencanaan dan penganggaran di kabupaten yang kita cintai ini. 

"Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat yang telah mengagendakan rapat paripurna ini. hal ini mencerminkan hubungan yang harmonis dan saling melengkapi antara DPRD sebagai lembaga legislatif dan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sebagai lembaga eksekutif dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.KM., MM. menginformasikan bahwa dalam Rapat Paripurna tersebut dihadiri Wakil Bupati Pesisir Barat Erlina, SP.,MH, Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Para Assisten, Staf Ahli, unsur Forkopinda Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat, Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat serta Tim Ahli DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

Editor: Advertorial Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved