Diundang Istana Lewat WA, Arief Mengaku Tak Bahas Politik Cuma Dikasih Makan Urap, Tahu, dan Tempe
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengundang Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono makan siang bersama di kantor KSP, Komplek Istana Kepresid
Penulis: Romi Rinando | Editor: Reny Fitriani
lihat foto
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengundang Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono makan siang bersama di kantor KSP, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/8/2019).
"Sudah lama enggak ketemu. Makan siang aja. Ada kok WA-nya, dia ngajak makan siang aja. Lama enggak ketemu. Sebagai pribadi (bukan wakili Gerindra)," kata Arief usai bertemu Moeldoko.
Ia tidak mengungkapkan pembicaraan sewaktu makan siang bersama Moeldoko, apakah membahas masuknya Gerindra ke pemerintahan ke depan atau tidak.
"Eggak ada, kan dia sahabat saya Pak Moeldoko," ujarnya.
Ia pun membantah dalam pertemuan tadi Moeldoko turut mengajak dirinya masuk dalam Kantor Staf Presiden (KSP).
"Enggak ada, makan siang aja, makan urap dan tahu dan tempe bacem," tuturnya.
Arief mengaku makan siang empat mata dengan Moeldoko tidak mewakili Gerindra. "Eggak ada (pembahasan Gerindra gabung pemerintah). Kan dia sahabat saya Pak Moeldoko. Sudah lama enggak ketemu. Makan siang aja. Sebagai pribadi," katanya.
• Politisi PKB Ini Pernah Babak Belur Dipukuli Oknum FPI. Awit: Faktanya Bukan Begitu Jangan Cengeng
• Pamer Foto Nyaris Bugil, Nikita Mirzani Langsung Banjir Hujatan: Tanda-tanda Kiamat!
• Seorang Mahasiswa dari Ketinggian 1.000 Meter, Lepas Sabuk Kemudian Buka Pintu Pesawat Lalu Terjun
Nama Arif Poyuono sempat kontroversi, karena pernah mengajak pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno agar tidak mengakui hasil Pilpres 2019.
Pendukung Prabowo-Sandiaga, kata Arief, juga tidak perlu mengakui pemerintah yang terbentuk pada periode 2019-2024.
Menurut Arief, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pendukung Prabowo-Sandiaga. Pertama, menolak membayar pajak kepada pemerintah. Sebab, pemerintah yang terbentuk dari penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sah.
“Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," kata Arief. (sumber tribunnews dan kompas.com)
Artikel ini sudah tayang di Tribunnews.com dengan judul : Moeldoko Undang Arief Poyuono Makan Siang di Kantornya, Gerindra Masuk Kabinet?
