Kasus Suap Mesuji

Terdakwa Kasus Suap Proyek Infrastruktur Mesuji Khamami Cs Minta Maaf dan Minta Hukuman Ringan

Tiga terdakwa kasus suap proyek infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Mesuji kompak minta maaf di hadapan majelis hakim.

Terdakwa Kasus Suap Proyek Infrastruktur Mesuji Khamami Cs Minta Maaf dan Minta Hukuman Ringan
Tribunlampung.co.id/Deni
Bupati Nonaktif Mesuji Khamami Jalani Sidang Tanpa Terdakwa Lainnya 

Saksi meringankan ini sempat mengungkapkan soal nota dinas untuk mencairkan anggaran.

Saksi Adi Sukamto mengatakan, jika pencairan menggunakan nota dinas itu diatur dalam Peraturan Bupati Mesuji No 52 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mendengar keterangan Adi, JPU KPK Ariawan lantas bertanya, dasar UU peraturan bupati tersebut. Sayang, saksi tidak bisa menjawabnya dan hanya terdiam.

Adi mengatakan, penggunaan nota dinas itu untuk mencairkan uang keperluan dinas dan ganti uang. Pencairan dana dilakukan 15 hari setelah pengajuan nota dinas.

JPU KPK Ariawan kemudian mempertanyakan tugas BPKAD dan tugas bupati.

"Dalam struktur, bupati pemegang pengelola derah. Saya sebagai BPKAD memegang keuangan," sebut Adi.

"Terus UU mana yang ada nota dinas bupati? Di (UU) administrasi atau keuangan?" tanya Ariawan.

BREAKING NEWS - Dikasih Tahu Polda Dapat Jatah Proyek, Khamami Ngaku Nggak Marah. JPU Heran!

"Kalau sesuai undang-undang terkait perbendaharaan gak ada," jawab Adi.

"Nah, adakah pasal dalam pencairan keuangan negara menggunakan nota dinas?" tanya Ariawan lagi.

"Gak ada," jawab Adi.

Ariawan pun menanyakan apakah nota dinas ada tandatangan bupati.

Namun Adi mengaku tidak ada tandatangan bupati.

"Kok bisa gak ada tandatangan bisa dicairkan?" tanya JPU.

"Ya kan sudah tahu," jawab Adi.

"Memang sesuai undang-undang ada nota dinas tanpa tanda tangan bisa diurus?" tanya JPU.

"Enggak," jawab Adi.

"Mesuji masih di NKRI kan?" sahut JPU.

Adi pun tak bisa menjawab dan hanya terdiam.

BREAKING NEWS - Khamami: Demi Allah Subhanahu Wa Taala, Saya Tidak Tahu. Tahunya dari BAP!

JPU: Saksi Justru Memberatkan

Bupati Mesuji nonaktif Khamami mendatangkan saksi ad charge (yang meringankan) dalam sidang lanjutan kasus suap proyek infrastruktur di kabupaten setempat di PN Tanjungkarang, Kamis (1/8/2019).

Sayangnya, keterangan saksi justru memberatkan terdakwa.

Hal ini diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ariawan.

Ia mengatakan, kehadiran kelima saksi ini dianggap tidak meringankan terdakwa melainkan sebaliknya.

"Kalau masalah ad charge, mayoritas membicarakan tentang peraturan bupati (perbup) soal nota dinas. Namun ini malah memperjelas bahwa nota dinas itu tidak ada dasarnya," kata dia.

Ariawan meneruskan, BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) tidak bisa menjelaskan dasar perbup menurut keuangan negara dan pembendaharaan negara.

"Itu justru jelas tidak ada di kedua UU itu, yang mewajibkan pengeluaran pembebanan daerah maupun keuangan negara ada persetujuan dari bupati dalam pencairan keuangan," jelasnya.

"Sehingga bisa membuktikan perbup itu bertentangan dengan UU yang lebih tinggi dalam hal ini undang undang pembehandaraan dan undang undang keuangan negara. Itu sudah clear," imbuhnya.

Ariawan pun menuturkan, pihaknya juga sempat bertanya posisi bupati dalam Perbup tersebut.

"Apakah sebagai pemegang administrasi atau pemegang kebehendaraan, ternyata bupati tidak dalam sistem itu. Jadi proses pengadministrasian di Mesuji ini tidak sesuai dan sejalan keuangan negara dan pembehendaraan negara," tegasnya.

(tribunlampung.co.id/hanif mustafa)

Editor: Teguh Prasetyo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved