Tribun Pringsewu

31 KK di Pringsewu Undur Diri dari Program KPM PKH 2019

Sebanyak 31 keluarga mundur dari Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) Tahun 2019.

31 KK di Pringsewu Undur Diri dari Program KPM PKH 2019
TRIBUN LAMPUNG/ROBERTUS DIDIK
Petugas Dinas Sosial Pringsewu membagikan buku rekening kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Kamis (25/4/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Lampung Robertus Didik Budiawan Cahyono

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU - Sebanyak 31 keluarga mundur dari Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) Tahun 2019.

Pengunduran diri tersebut karena atas kesadaran pribadi tidak layak untuk menerima program KPM PKH.

Kepala Dinas Sosial Pringsewu Bambang Suharmanu menyampaikan, 31 KK yang mengundurkan diri tersebar di sembilan kecamatan.

Rinciannya, Kecamatan Pringsewu 2 KK, Ambarawa 9 KK, Pagelaran 9 KK, Banyumas 1 KK, Gadingrejo 6 KK, Pardasuka 1 KK, Pagelaran Utara 1 KK dan Kecamatan Sukoharjo 2 KK.

Ia menambahkan, pihaknya telah menerima surat pengunduran diri tersebut.

Marak Kasus Ular Masuk Dalam Rumah, Warga Pringsewu Diimbau Waspada

"Kami apresiasi upaya keluarga tersebut mengundurkan diri. Mungkin karena sudah merasa sebagai keluarga mampu," katanya, Senin (12/8/2019).

Menurut Bambang, adanya penerima manfaat KPM PKH yang mengundurkan diri, menandakan angka kemiskinan di Pringsewu semakin berkurang. Jumlah KPM PKH 2019 di kabupaten setempat sebanyak 16.318 KK.

“Mundurnya 31 KK, jumlahnya menjadi 16.287 KK. Saat ini Dinas Sosial sedang melakukan Verifikasi BDT dengan jumlah basis data terpadu (BDT) 40.608 rumah tangga dengan jumlah 149.341 jiwa,” paparnya.

Verifikasi dilakukan dengan cara mengecek data kolom indikator yang diisi. Misal kepemilikan harta benda, seperti kendaraan, hewan ternak, kondisi rumah.

Selanjutnya dilakukan musyawarah desa atas data tersebut. Hasil musyawarah diajukan ke bupati dan dinas sosial yang diteruskan ke provinsi dan kementerian.

Prosedur tersebut sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. (*)

Penulis: Robertus Didik Budiawan Cahyono
Editor: martin tobing
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved