Ahli Hukum Sebut Kemunduran Jika Kembali ke UUD 1945, Ini Penjelasan Refly Harun

Ahli Hukum Sebut Kemunduran Jika Kembali ke UUD 1945, Ini Penjelasan Refly Harun

Ahli Hukum Sebut Kemunduran Jika Kembali ke UUD 1945, Ini Penjelasan Refly Harun
Tribunnews.com/Danang Triatmojo
Ilustrasi - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Ahli Hukum Sebut Kemunduran Jika Kembali ke UUD 1945.

Wacana kembali ke naskah asli UUD 1945 kembali ramai dibicarakan. 

Wacana kembali ke naskah asli UUD 195 ini menuai pro dan kontra. 

Ada yang berpendapat kembalinya ke UUD 1945 yang asli akan memperkuat kembali peran MPR sebagai lembaga tertinggi negara. 

Sejumlah pihak mendorong agar UUD 1945 kembai ke naskah asli yang sesuai amanat proklamasi.

Pengembalian UUD 1945 untuk menegaskan fungsi MPR seperti dulu.

Dalam naskah asli UUD 1945, Bab II Pasal 2 dicantumkan bahwa MPR terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ditambah utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Kemudian MPR juga dicantumkan agar bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara, serta segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak.

Sementara dalam Pasal 3 dicantumkan bahwa MPR menetapkan UUD dan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Kemudian dalam Bab III Pasal 6 disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak.

Halaman
123
Editor: wakos reza gautama
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved