Jadi Tersangka Setelah Kena OTT, Pejabat Pemprov Lampung Tidak Ditahan, Ini Alasan Kejati

Jadi Tersangka Setelah Kena OTT, Pejabat Pemprov Lampung Tidak Ditahan, Ini Alasan Kejati

Jadi Tersangka Setelah Kena OTT, Pejabat Pemprov Lampung Tidak Ditahan, Ini Alasan Kejati
TribunLampung/Hanif Mustafa
Ilustrasi - Suasana gedung Pidsus Kejati Lampung saat lakukan OTT 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kejaksaan Tinggi Lampung menetapkan Jamal Muhammad Nasir, pejabat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lampung, sebagai tersangka, Sabtu (17/8/2019).

Tim Bidang Pidana Khusus Kejati menjaring Jamal dalam Operasi Tangkap Tangan sehari sebelumnya, Jumat (16/8).

Jamal terindikasi kuat melakukan pemerasan kepada warga negara asing (WNA) serta pungutan liar kepada mahasiswa.

Di Badan Kesbangpol Lampung, Jamal menjabat Pelaksana Tugas Kepala Subbagian Umum.

Asisten Pidana Khusus Kejati Lampung Andi Suharlis memastikan naiknya status Jamal sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan tersebut.

"Mulai hari ini (Sabtu), kami telah menetapkan Jamal Muhammad Nasir sebagai tersangka," ujarnya melalui ponsel, Sabtu malam.

Andi menjelaskan Jamal terjerat pasal 12e Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bunyinya, perbuatan pegawai negeri sipil yang bertujuan menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa seseorang memberikan sesuatu.

"Kami kenakan pasal 12e, karena tersangka telah melakukan pemerasan dan membuat resah," katanya.

Meskipun sudah berstatus tersangka, Andi menyatakan pihaknya tidak melakukan penahanan.

Itu lantaran adanya permohonan jaminan dari keluarga.

5 Fakta OTT di Lampung, Oknum Pejabat Bakesbangpol Lampung Diduga Pungli Warga Asing dan Mahasiswa

Halaman
1234
Penulis: hanif mustafa
Editor: wakos reza gautama
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved