Tribun Bandar Lampung

Bahas Isu-isu Hukum, LBH Bandar Lampung Gelar Media Breifing dan FGD Forum Bantuan Hukum Lampung

Bahas isu-isu hukum dan kasus-kasus yang perlu diperhatikan khalayak ramai, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung gelar media breifing.

Bahas Isu-isu Hukum, LBH Bandar Lampung Gelar Media Breifing dan FGD Forum Bantuan Hukum Lampung
TribunLampung/Hanif Mustafa
Bahas isu-isu hukum dan kasus-kasus yang perlu diperhatikan khalayak ramai, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung gelar media breifing dan FGD Forum Bantuan Hukum Lampung di Hotel Emersia, Kamis 22 Agustus 2019. 

Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Bahas isu-isu hukum dan kasus-kasus yang perlu diperhatikan khalayak ramai, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung gelar media breifing dan FGD Forum Bantuan Hukum Lampung di Hotel Emersia, Kamis 22 Agustus 2019.

Dalam FGD Forum Bantuan Hukum Lampung hadir tiga pemateri yakni Zulifikar, Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Lampung, Ignatius MT Sialalhi, Kepala Bidang Hukum Kemenkumham Lampung, dan Chandra Muliawan, Direktur LBH Bandar Lampung.

Chandra mengatakan, tujuan forum Bantuan Hukum Lampung yang fokus terhadap masyarakat miskin serta HAM bertujuan untuk menjadi wadah komunikasi.

VIDEO YLBHI LBH Bandar Lampung Gelar Diskusi Publik tentang Overcrowding Lapas dan Rutan

"Tentunya untuk memperkuat bantuan hukum yang berkwalitas," katanya.

Lanjutnya dengan harapan bisa mengkampanyekan kepada khalayak umum tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

"Kemudian memberikan informasi tentang forum bantuan hukum serta komitmen bersama untuk memberi akses bantuan hukum masyarakat miskin, dan tak kalah penting hari ini peluncuran buku saku pemberian bantuan hukum," tandasnya.

Sementara Zulifikar Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik kegiatan ini.

"Dan ini akan mengeluarkan buku saku diharapkan bisa memperkaya hasanah subtansi pergub kita sekarang ini," tuturnya.

Zulfikar mengatakan jika saat ini penataan pergub saat ini ada campur tangan pemerintah pusat melalui permendagri.

"Jadi ini menghambat karena peraturan gubenur harus dilaporkan," tandasnya.

(tribunlampung.co.id/hanif mustafa)

Penulis: hanif mustafa
Editor: Teguh Prasetyo
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved