Sosialisasi Pemberitaan Responsif Gender dan Ramah Anak: Media Mesti Ingat Tanggung Jawab Sosial

Memperoleh informasi yang benar merupakan hak asasi bagi masyarakat. Namun, untuk memenuhi hak masyarakat tersebut.

Sosialisasi Pemberitaan Responsif Gender dan Ramah Anak: Media Mesti Ingat Tanggung Jawab Sosial
Tribun Lampung/Sulis Setia Markhamah
PEMBERITAAN RESPONSIF GENDER - Sosialisasi dan Partisipasi Media dalam Pemberitaan Responsif Gender dan Ramah Anak, di Ruang Way Halim, Hotel Horison, Bandar Lampung, Kamis (22/8/2019). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Memperoleh informasi yang benar merupakan hak asasi bagi masyarakat. Namun, untuk memenuhi hak masyarakat tersebut, media massa mesti memperhatikan norma, tanggung jawab sosial, dan keberagaman masyarakat.

Demikian satu di antara beberapa bahasan pada Sosialisasi dan Partisipasi Media dalam Pemberitaan Responsif Gender dan Ramah Anak, di Ruang Way Halim, Hotel Horison, Kamis (22/8/2019). Acara yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung ini diikuti 30 perwakilan media cetak, online, dan pers kampus.

Redaktur Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Lampung Budisantoso Budiman menjelaskan wartawan memerlukan landasan moral dan etika profesi. Itu untuk menjaga kepercayaan publik dan menegakkan profesionalisme.

"Misal, terkait pemberitaan yang berdarah-darah atau ada ayah menggauli anaknya, media jangan menggambarkan secara detail," kata Budi selaku narasumber.

Ia tak memungkiri pemberitaan yang berhubungan dengan seks dan keindahan masih menjadi isu menarik untuk pemberitaan.

"Namun, ketika Anda dapat gambar A, peristiwa A, tidak lantas menyebarkannya begitu saja. Pikirkan juga dampaknya (secara sosial)," ujar pengurus Badan Penguji Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia itu.

Narasumber lainnya, Oyos Saroso HN, menyampaikan media sehebat apapun berpeluang melakukan kesalahan. Baik sengaja maupun tidak sengaja.

"Dengan adanya media sosial, penyebaran informasi lebih cepat dan mudah. Kadang tanpa cek dan ricek, wartawan langsung mengambil dari medsos untuk pemberitaan (di medianya)," ujarnya.

Oyos lalu merujuk data dari Dewan Pers di laman dewanpers.or.id. Setidaknya, papar dia, hampir 1.300 pengaduan masuk terkait kurang tepatnya pemberitaan media. Hal ini, menurut dia, menandakan ada hal yang kadang terabaikan oleh wartawan dalam menulis berita.

"Kesalahan umumnya soal data, tidak berimbang sumbernya, beropini, sampai pada mendiskriminasi perempuan atau korban dalam kejadian tertentu," kata Oyos.

"Secara etika jurnalistik, wartawan seharusnya tidak menulis kejadian secara menyeluruh, terutama mengenai tindakan asusila. Sebab, khawatir korbannya justru akan menjadi korban lagi. Misalnya, jadi korban bully-an dan lainnya," imbuh anggota Majelis Pertimbangan Organisasi AJI Bandar Lampung ini.

Sementara Kepala Bidang Data Informasi Gender dan Anak Dinas PPPA Lampung Hermansyah berharap sosialisasi ini membuka wawasan dan pemahaman wartawan dan media terkait pemberitaan yang responsif gender.

"Setidaknya menumbuhkan pemahaman dan komitmen terkait isu gender. Harapan ke depan, bisa menghasilkan produk jurnalistik yang berpihak dan memberi perlindungan terhadap korban," katanya. 

(Tribunlampung.co.id/Sulis Setia Markhamah)

Penulis: sulis setia markhamah
Editor: yoso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved