Mou dengan Kejaksaan, GM PT PLN Lampung: Ada Pemahaman Peraturan yang Bisa Disampaikan ke Penunggak

Mou dengan Kejaksaan, GM PT PLN Lampung: Ada Pemahaman Peraturan yang Bisa Disampaikan ke Penunggak

Mou dengan Kejaksaan, GM PT PLN Lampung: Ada Pemahaman Peraturan yang Bisa Disampaikan ke Penunggak
Tribunlampung.co.id/Eka
MoU antara PT PLN UID Lampung dengan pihak kejaksaan se wilayah Lampung yang digelar di Ballroom Novotel Lampung, Selasa (27/8/2019). 

Laporan Reporter Tribun Lampung Eka Ahmad Sholichin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - General Manager (GM) PT PLN Lampung Pandapotan Manurung dengan dilaksanakan MoU antara PLN dan Kejaksaan berharap ada pemahaman peraturan yang bisa disampaikan kepada masyarakat yang menunggak.

Hal tersebut terungkap dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara
PT PLN UID Lampung dengan pihak kejaksaan se wilayah Lampung yang digelar di Ballroom Novotel Lampung, Selasa (27/8/2019).

"Dalam MoU banyak ruang lingkup pekerjaan yang ditawarkan di antaranya adalah seperti penagihan piutang," ucap Pandapotan dalam sambutannya.

Tagihan rekening listrik PLN UID Lampung cukup besar di Lampung yang sekarang outstanding rekening listrik sekitar Rp 50 miliar dan ada yang sudah lebih dari tiga tahun.

PT PLN UID Lampung Gelar MoU dengan Kejaksaan se-Wilayah Lampung

"Dengan adanya pendampingan kejaksaan kami berharap bahwa ada pemahaman peraturan yang bisa disampaikan dari kita kepada masyarakat yang menunggak," paparnya.

Hal lainnya adalah pihaknya juga sering menerima aset dari pemerintah daerah (pemda) yang belum jelas statusnya ada yang statusnya pinjam pakai, hibah tapi data-data pendukungan belum lengkap.

"Dan kita berharap kedepannya itu tidak menjadi persoalan hukum sehingga kita mohon bantuan kepada pihak kejaksaan bagaimana seharusnya yang sudah digunakan bagaimana statusnya dan akan diapakan," tuturnya.

Kondisi saat ini yang belum bisa terlistriki adalah daerah-daerah yang harus melalui hutan lindung dan taman nasional sehingga di sini ada aturan-aturan khusus yang harus diikuti.

"Dan ini terus terang kami mohon pendampingan dari kejaksaan karena ada banyak regulasi yang kami ikuti. Sehingga dengan adanya pendampingan dari kejaksaan agar dapat pencerahan," pintanya.

Ia juga memohon kepada pihak-pihak UP3 sebagai pelaksana agar berkoordinasi dengan bapak/ibu Kajari segera dituangkan dalam bentuk kerjasama yang lebih detail lagi.

"Agar nantinya dapat berjalan dengan baik dan semua sesuai dengan regulasi yang berlaku," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Eka Ahmad Sholichin)

Penulis: Eka Ahmad Sholichin
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved