Dulu Heboh Korupsi Massal di DPRD Malang, KPK Kini Sebut Malang bisa Jadi Contoh Kota Antikorupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Kota Malang bisa menjadi percontohan kota antikorupsi di Indonesia.

Dulu Heboh Korupsi Massal di DPRD Malang, KPK Kini Sebut Malang bisa Jadi Contoh Kota Antikorupsi
suryamalang
Dulu Heboh Korupsi Massal di DPRD Malang, KPK Kini Sebut Malang bisa Jadi Contoh Kota Antikorupsi. 

10. (TMY) Teguh Mulyono (PDI-P)

11. (IGZ) Imam Ghozali (Hanura)

12. (SHO) Suparno Hadiwobowo (Gerindra)

13. (AFA) Afdhal Fauza (Hanura)

14. (SYD) Sony Yudiarto (Demokrat)

15. (RHO) Ribut Haryanto (Golkar)

16. (TPW) Teguh Puji Wahyono (Gerindra)

17. (HPO) Harun Prasojo (PAN)

18. (HSO) Hadi Susanto (PDI-P)

19. (DY) Diana Yanti (PDI-P)

20. (SG) Sugianto (PKS)

21. (AH) Arief Hermanto (PDI-P)

22. (MTO) Mulyanto (PKB)

Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan mengatakan, terhadap 4 nama anggota DPRD lainnya KPK belum menemukan alat bukti yang kuat untuk menetapkan status tersangka, Senin (3/9/2018) malam.

Menurut Basaria, dari keempat anggota DPRD Malang itu, ada yang berstatus anggota pergantian antarwaktu (PAW).

41 anggota DPRD Kota Malang diduga menerima fee sekitar Rp 12,5 juta hingga Rp 50 juta dari Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton terkait wewenang mereka sebagai anggota DPRD.

Dugaan penerimaan gratifikasi tersebut terkait persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015.

"Penetapan 22 anggota DPRD Kota Malang tersebut merupakan tahap ketiga. Hingga saat ini, dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, sudah ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK," papar Basaria.

Usai pemeriksaan 22 anggota DPRD dan penetapan status menjadi tersangka oleh lembaga anti rasuah, 19 anggota DPRD Kota Malang menyusul menjadi terdakwa.

Jika ditotal ada 41 anggota dewan yang sedang menjalani proses hukum di KPK.

Dengan begitu, otomatis anggota dewan di DPRD kota Malang hanya tersisa 4 anggota dewan saja.

Selain itu, DPRD Kota Malang disebut-sebut menjadi black out atau mati total.

Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik asal Universitas Brawijaya Malang, Wawan Sobari, Selasa (4/9/2018).

Kepada TribunJatim.com ia mengungkapkan kalau saat ini fungsi dari DPRD Kota Malang sedang lumpuh.

Tentu saja, harus ada solusi yang harus ditempuh untuk mengembalikan fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan dan lain sebagainya.

Wawan menyebutkan kalau langkah jangka panjang yang bisa ditempuh oleh DPRD adalah dengan solusi secara politis.

Solusi tersebut adalah agar anggota DPRD Kota Malang yang saat ini menjalani proses hukum mengundurkan diri dari kursi keanggotaan DPRD Kota Malang.

"Karena dengan mereka mengundurkan diri, memungkinkan partai untuk lakukan pergantian antarwaktu (PAW)," jelas Ketua Program Studi Magister Ilmu Sosial FISIP Universitas Brawijaya tersebut.

Namun, Wawan mengakui kalau memang mengundurkan diri dari anggota DPRD cukup sulit.

Hal tersebut karena, dari 19 anggota dewan yang saat ini sudah menjadi terdakwa, hanya dua yang mengundurkan diri.

"Memang untuk ini dibutuhkan kelegawaan dari pribadi masing-masing," imbuh Wawan.

Wawan juga menambahkan, peran partai juga menjadi penting, karena harus proaktif untuk mengimbau para anggotanya agar mundur dari keanggotaan dewan.

"Karena partai punya beban moral, agar pemerintahan melalui DPRD bisa segera berjalan kembali," pungkasnya.

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengungkapkan, ini adalah pelajaran penting untuk pembenahan sistem kinerja DPRD.

Tunggui Istri Cuci Baju di Sungai, Pengantin Baru Tewas Dibunuh. Warga Kaget Lihat Pelaku

Duel dengan Teman Pria Sekelas, Siswi SMA Kondisinya Mengenaskan Setelah Ditendang di Dada

"Ini pembelajaran penting untuk pembenahan sistem pengelolaan kinerja DPRD, sehingga tidak memberi ruang kepada proses terjadinya di luar apa yang menjadi hak dan kewenangan dari DPRD," jelas Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin di Kantor PWNU Jatim, Senin (3/9/2018).

Cak Imin juga menjelaskan, harusnya lobi-lobi politik tidak harus dengan uang, tapi juga bisa dengan semangat untuk mencari solusi.

"Tetapi kalau memang DPRD ini punya kinerja yang harus di atasi melalui APBN, Kenapa tidak melalui jalur yang resmi," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di suryamalang.com dengan judul KPK Kota Malang Bisa Jadi Percontohan Kota Anti Korupsi di Indonesia, dan Tribunnews.com dengan judul Anggota DPRD Kota Malang Nyaris Habis Ditangkap KPK, Dari 45 Orang Tinggal 4, 

Penulis: Romi Rinando
Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved