Sri Mulyani Dituding Langgar Sumpah atas Kenaikan Iuran BPJS, Ini Jawaban Kemenkeu

Rencana pemerintah untuk menaikan iuran BPJS kesehatan mulai 1 Januari 2019, mendapat kritik.

Sri Mulyani Dituding Langgar Sumpah atas Kenaikan Iuran BPJS, Ini Jawaban Kemenkeu
KOMPAS/SIGID KURNIAWAN
Menteri Kuangan Sri Mulyani Indrawati memberi keterangan kepada awak media terkait realisasi APBN triwulan pertama tahun 2018 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (16/4/2018). Sri Mulyani menyatakan, realisasi defisit anggaran APBN pada triwulan pertama telah mencapai 0,58 persen terhadap PDB atau sekitar Rp85,8 triliun. Angka tersebut paling rendah dalam periode sama selama tiga tahun terakhir. 

TRIBNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menaikan iuran BPJS kesehatan mulai 1 Januari 2019, mendapat kritik. 

Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi orang yang disalahkan atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut.

Salah satunya oleh Edi Mulyadi dalam salah satu tulisan di Kompasiana. Sri Mulyani dinilai sudah mengingkari sumpah jabatan yang mengatasnamakan Tuhan dan menafikkan kesetiaan terhadap republik.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Keuangan lewat Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Nufransa Wira Sakti, memberikan jawaban berbagai tuduhan yang mengarah ke Sri Mulyani.

Iuran BPJS Kesehatan Naik Dua Kali Lipat, Begini Tanggapan BPJS Kesehatan Bandar Lampung

Cara Cairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan Meski Belum Berhenti Bekerja dan Cara Cek Saldo JHT

 

"Sri Mulyani Indrawati kembali ke Indonesia dengan meninggalkan gajinya yang puluhan kali lipat dari gaji yang diterima sebagai menteri sekarang ini," tulisnya dalam akun Facebook pribadinya, Jakarta, Minggu (8/9/2019).

"Begitu juga fasilitasnya, sangat jauh dari apa yang diberikan di Indonesia. Pengorbanan yang sangat besar demi cintanya kepada republik tempat tanah kelahirannya," sambungnya.

Nufransa mengatakan, pemerintah tidak abai kepada rakyat dalam konteks BPJS Kesehatan.

Sebab sekitar 134 juta jiwa peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) iurannya dibayarkan oleh APBN dan APBD.

Peserta tersebut terdiri dari 96,6 juta penduduk tidak mampu (PBI) yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat dan 37,3 juta jiwa lainnya iurannya dibayarkan oleh Pemda.

Halaman
1234
Penulis: Romi Rinando
Editor: wakos reza gautama
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved