Tribun Bandar Lampung

DPRD Lampung Bentuk Pokja Tindak Lanjuti Penambangan Pasir di Pulau Sebesi

DPRD Lampung akan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk menindaklanjuti kasus penambangan pasir yang terjadi di Pulau Sebesi, Lampung Selatan.

DPRD Lampung Bentuk Pokja Tindak Lanjuti Penambangan Pasir di Pulau Sebesi
Tribun Lampung/Kiki Adipratama
DPRD Lampung Bentuk Pokja Tindak Lanjuti Penambangan Pasir di Pulau Sebesi 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - DPRD Lampung akan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk menindaklanjuti kasus penambangan pasir yang terjadi di Pulau Sebesi, Lampung Selatan (Lamsel).

Ketua sementara DPRD Lampung Mingrum Gumay mengatakan, kegiatan penambangan pasir tersebut merupakan kegiatan yang bersinggungan dengan legitimasi suatu badan usaha yang melakukan kegiatan penambangan di kawasan pesisir.

"Prinsipnya satu, jika kegiatan itu merusak lungkungan hidup, mengancam mata pencarian masyarakat, jawabannya tidak bisa!" tegas Mingrum saat menanggapi masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat DPRD Lampung, WALHI Lampung, dan masyarakat Pulau Sebesi dalam rangka penyampaian izin pertambangan pasir laut di wilayah perairan Pulau Sebesi Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (10/9/2019).

Terlebih lagi, lanjut Mingrum, aturan yang melarang kegiatan penambangan seperti itu sudah ada.

"Ini akan menjadi catatan dan perhatian kami," ucap Mingrum.

Menurut politisi PDI Perjuangan Lampung tersebut, permasalahan administrasi izin usaha penambangan hanya masalah teknis dan mudah diselesaikan.

DPRD Lampung Dukung Penuh Langkah Polda Lampung untuk Usut Reklamasi Teluk Lampung

Jadi Ketua Sementara DPRD Lampung, Begini Komentar Mingrum Gumay

Oleh karena itu, lanjut Mingrum, dirinya bersama anggota DPRD lainnya akan membentuk Pokja untuk meninjau kasus penambangan pasir yang telah terjadi di Pulau Sebesi.

"Ini akan kami tindak lanjuti, sambil menunggu alat kelengkapan dewan, karena ini dipandang urgen kami akan bentuk Pokja," tandas Mingrum.

Dari Pokja ini, jelas Mingrum, pihaknya akan mengkaji beberapa aturan, juga akan mengundang pihak-pihak terkait, dan akan meninjau langsung yang menjadi lokasinya.

Kemudian anggota DPRD lainnya Joko Santoso menambahkan, setelah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038, izin penambangan milik perusahaan menjadi tidak berlaku lagi di wilayah perairan Lampung.

Halaman
12
Penulis: kiki adipratama
Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved