Tribun Bandar Lampung

Aliansi Masyarakat Lampung Tolak Revisi UU KPK

Aliansi Masyarakat Lampung menyatakan sikap menolak rencana Rancangan Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Aliansi Masyarakat Lampung Tolak Revisi UU KPK
Tribunlampung.co.id/Deni
Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) gelar diskusi publik Tolak Revisi Undang-undang KPK dengan tema Demokrasi di Ujung Tanduk, Ramai-ramai Bunuh KPK" di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat, Senin ( 16/9/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Lampung Bayu Saputra

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Aliansi Masyarakat Lampung menyatakan sikap menolak rencana Rancangan Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan sikap itu disampaikan dalam diskusi di kantor LBH Bandar Lampung, Senin (15/9/2019).

Diskusi itu dihadiri perwakilan di antaranya, akademisi, LBH Bandar Lampung, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung.

Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan menerangkan, KPK merupakan badan reformasi yang bebas korupsi.

"KPK ini memang menjadi triger yang disetujui adhoc dan baru sejarah ini adanya penolakan. Sejatinya memang masyarakat telah percaya dan menaruh harapan KPK untuk memberantas korupsi,” jelasnya.

BERITA FOTO - LBH Bandar Lampung Gelar Diskusi Publik Tolak Revisi UU KPK

Ia mencontohkan, ada empat bupati di Provinsi Lampugn terjerat Operasi Tangkat Tangan (OTT) KPK. Kehadiran lembaga ini sudah terbukti menjadi kekuatan penegakan hukum.

Pengamat hukum pidana Fakultas Hukum Unila Reynaldi Amrullah mengatakan, sebanyak 65 dosen Unila menolak revisi UU KPK.

"Kita menolak adanya revisi KPK, karena kita percaya kalau lembaga ini sedang on fire dan harus didukung," katanya.

Menurutnya, masyarakat menaruh harapan kepada KPK untuk tetap menjadi institusi memberantas korupsi di Tanah Air.

LBH Bandar Lampung Luncurkan Buku Saku Bantuan Hukum

Dosen Tata Negara Fakultas Hukum Unila Yusdianto mengatakan, revisi undang-undang ada tahapan. Satu pertimbangannya apakah produk tersebut dibutuhkan atau tidak dan adanya partisipasi publik terkait draft RUU.

“Apakah perubahan KPK sudah ada mekanismenya. Jangan terlalu tergesa-gesa, KPK mendapatkan kekuasaan publik tertinggi dan saya acungi jempol institusi antirasuah telah bekerja," katanya. (*)

Penulis: Bayu Saputra
Editor: martin tobing
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved