UU MD3 Resmi Disahkan, Pimpinan MPR Jadi 10 Orang hingga Minta Anggaran Rp 843 Miliar

UU MD3 Resmi Disahkan, Pimpinan MPR Jadi 10 Orang hingga Minta Anggaran Rp 843 Miliar

Puspen Kemendagri
UU MD3 Resmi Disahkan, Pimpinan MPR Jadi 10 Orang hingga Minta Anggaran Rp 843 Miliar 

UU MD3 Resmi Disahkan, Pimpinan MPR Jadi 10 Orang hingga Minta Anggaran Rp 843 Miliar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan revisi Undang-undang (RUU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) menjadi Undang-undang.

Revisi ketiga untuk undang-undang ini menghasilkan ketentuan baru.

Salah satunya, pimpinan MPR bertambah sesuai dengan jumlah fraksi yaitu 10 fraksi.

"Pada akhirnya, sepuluh fraksi di Badan Legislasi (Baleg) DPR pada akhir pembicaraan tingkat I pada 13 September 2019 dalam pandangannya menyetujui revisi ketiga UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3," kata Totok di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Totok mengatakan, ada dua materi yang direvisi dalam UU MD3, yaitu Pasal 15 dan Pasal 427C yang dihapus.

Firli Bahuri cs Diragukan Pimpin KPK, Mahfud MD Bela Firli dkk, Ingat Agus Rahardjo cs Dulu

Pimpinan KPK Mundur, Antasari Azhar: Ini Langkah Cengeng

Dalam UU Tentang MD3, Pasal 15 Ayat 1 menyatakan, pimpinan MPR terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merupakan representasi dari masing-masing fraksi dan kelompok anggota yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.

Setelah itu, Pimpinan Rapat Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menanyakan pendapat seluruh anggota dewan yang hadir setuju atau tidak terkait revisi ketiga UU tentang MD3.

"Apakah pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan ketiga atas UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 dapat disetujui menjadi UU?" tanya Fahri.

"Setuju," jawab seluruh anggota dewan yang hadir.

Halaman
1234
Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved