Unjuk Rasa Tolak Revisi UU KPK

BREAKING NEWS - Wakil Wali Kota Metro Minta Mahasiswa Jaga Kondusifitas

Wakil Wali Kota Metro Djohan meminta mahasiswa tetap menjaga kondusifitas Bumi Sai Wawai selama menyampaikan aspirasinya.

BREAKING NEWS - Wakil Wali Kota Metro Minta Mahasiswa Jaga Kondusifitas
Tribunlampung.co.id/Indra
Wakil Wali Kota Metro menerima pengunjuk rasa 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Wakil Wali Kota Metro Djohan meminta mahasiswa tetap menjaga kondusifitas Bumi Sai Wawai selama menyampaikan aspirasinya.

"Kalau kita di daerah ini seyogyanya sebelum diputuskan kebijakan mendengarkan masyarakat dulu, saya tahu kalian ini murni, mahasiswa itu benar-benar untuk kebaikan kita bersama," bebernya saat menerima unjuk rasa IMM, Rabu (25/9).

Ia mengaku, aspirasi mahasiswa akan diteruskan. Sehingga RUU yang menjadi tuntutan di berbagai daerah jangan sampai merugikan masyarakat. Serta ada dialog sebelum ditetapkan menjadi aturan.

"Tapi kita jaga juga kondusifitas Metro ini bersama-sama, kita tahu ini juga terjadi di daerah lain unjuk rasa perihal RUU ini. Saya juga mantan mahasiswa, kita jaga bersama kota kita ini," tuntasnya.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melakukan unjuk rasa tolak sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) di Tugu Pena, Pemkot, dan DPRD Metro, Rabu (25/9).

BREAKING NEWS - Truk Terguling di Tanjakan Tarahan Hantam 3 Pengendara Motor, 2 Tewas 1 Kritis

Seribuan mahasiswa tersebut menolak revisi UU KPK karena dinilai cacat formal dan mengabaikan masukan masyarakat maupun KPK. Adanya dewan pengawasan juga mengancam indepedensi lembaga.

Koordinator aksi Marwan Tohirin mengatakan, IMM juga menolak RKUHP. Karena adanya pasal kolonial yang kembali dihidupkan, mengancam kelompok rentan, dan pengaturan tindak pidana korupsi yang mereduksi UU Tipikor.

BREAKING NEWS - Seribuan Mahasiswa Metro Unjuk Rasa Tolak Revisi KUHP dan UU KPK

"Kemudian mereduksi kewenangan UU pelanggaran HAM dan pasal karet tentang makar yang dapat membelenggu kebebasan berekspresi. Begitu juga RUU Permasyarakatan yang menghapus pengetatan remisi koruptor," bebernya.

Aksi Unjuk Rasa Berujung Ricuh, DPR: Kami Sudah Penuhi Tuntutan Mahasiswa

Selain itu, pihaknya juga pemerintah serius terhadap penanganan Papua, kriminalisasi aktivis, isu lingkungan. Serta atas kebakaran hutan (Karhutla) yang berdampak negatif pada masyarakat.

Aksi di Bandar Lampung

Halaman
12
Penulis: Indra Simanjuntak
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved