KPK Periksa Sekjen PBNU dan 2 Politisi PKB Terkait Kasus Korupsi Infrastruktur Kementerian PUPR

Tiga politisi PKB Jazilul Fawaid, Fathan, dan Helmi Faishal Zaini, dijadwalkan Senin(30/9/2019) ini siang akan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan

KPK Periksa Sekjen PBNU dan 2 Politisi PKB Terkait Kasus Korupsi Infrastruktur Kementerian PUPR
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Anggota Komisi V DPR Fathan Subchi berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (17/1/2017). Politisi PKB itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk tersangka Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tiga politisi PKB Jazilul Fawaid, Fathan, dan Helmi Faishal Zaini, dijadwalkan Senin (30/9/2019) ini siang akan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Ketiga anggota DPR dari fraksi PKB itu akan diperiksa dalam kasus korupsi pembangunan jalan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) tahun 2016.

"Ketiganya akan diminta keterangannya sebagai saksi untuk tersangka HA (Hong Artha, status pengusaha)," kata Juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (30/9/2019).

Ketiganya disinyalir mengetahui ihwal terjadinya rasuah dalam kasus ini.

"Para saksi akan diperiksa sepanjang pengetahuannya dalam kasus ini," kata Febri.

Dalam kasus ini, KPK menduga Hong Artha secara bersama-sama memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Janji atau uang yang diberikan tersebut diduga untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya.

Sekjen PBNU Helmi Faishal memberikan sambutan saat tasyakuran Harlah Fatayat NU di Jakarta, Kamis (21/4/2016). Harlah Fatayat NU ke 66 ini mengambil tema 'Gerakan Perempuan sebagai Penguat Budaya dan Karakter Bangsa dalam Meneguhkan NKRI. TRIBUNNEWS/HO

s
Sekjen PBNU Helmi Faishal memberikan sambutan saat tasyakuran Harlah Fatayat NU di Jakarta, Kamis (21/4/2016).

Salah satu penyelenggara yang diduga menerima suap dari Hong Artha yakni, Kepala Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary.

Amran diduga menerima uang sebesar Rp8 miliar dan Rp2,6 miliar dari Hong Artha.

Cak Imin: Tenang Bang Zul Sampai Kiamat Orang PKB Gak Akan Pindah ke PAN

Nunik Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Mustafa? Juru Bicara KPK Febri Diansyah Belum Mau Bicara

Jadi Saksi Kasus Suap Mustafa, Bupati Lampung Timur Nunik Diperiksa KPK

 

Atas perbuatannya, Hong Artha disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

d
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid. (Tribunnews.com/Chaerul Umam)

Hong Artha sendiri merupakan tersangka ke-12, dimana sebelumnya KPK telah lebih dulu memproses 11 orang lainnya dalam kasus ini. Dari 11 orang tersebut, 10 diantaranya sudah divonis bersalah oleh majelis hakim dan dijebloskan ke penjara.

Meski demikian, KPK hingga kini masih belum melakukan penahanan terhadap tersangka Hong meski statusnya ditingkatkan sebagai tersangka sejak 2 Juli 2018 lalu. (sumber tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPK Periksa Tiga Politisi PKB di Kasus Korupsi Infrastruktur Kementerian PUPR,

Penulis: Romi Rinando
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved