Tribun Tulangbawang

Merokok di Kawasan Ini Siap-siap Didenda Rp 50 Ribu, Penjual Rp 500 Ribu

Pemkab Tulangbawang segera memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Merokok di Kawasan Ini Siap-siap Didenda Rp 50 Ribu, Penjual Rp 500 Ribu
larangan merokok - Merokok di Kawasan Ini Siap-siap Didenda Rp 50 Ribu, Penjual Rp 500 Ribu 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TULANGBAWANG - Pemkab Tulangbawang segera memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Dalam perda itu, telah ditetapkan zona-zona yang masuk kawasan tanpa rokok. Serta zona yang mengharuskan disediakan ruang khusus untuk merokok.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Tulangbawang, Anthoni mengatakan, sejauh ini pihaknya tengah mengkaji teknis pemberlakukan perda tersebut.

Menurut Anthoni, sebelum diberlakukan perda tersebut mesti disosialisasikan terlebih dahulu.

"Prinsipnya kita dukung (pemberlakuan perda KTR), tentu sebelum itu diberlakukan mesti kita teliti dahulu," terang Anthoni, Selasa (01/10).

Rumah Ibadah dan Fasilitas Pendidikan di Tuba Bakal Steril Asap Rokok

Dalam perda tersebut, ditetapkan beberapa kawasan yang bebas asap rokok, yakni pelayanan kesehatan, sarana pendidikan, perkantoran pemerintah, fasilitas umum, angkutan umum, sarana olah raga, tempat bermain anak, dan tempat ibadah.

Namun dari beberapa lokasi itu yang dilarang itu, ada beberapa lokasi yang diwajibkan untuk menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Awal Tahun Depan Cukai Rokok Dipastikan Naik, 400 Pabrik Terancam Gulung Tikar

"Kalau dilingkungan perkantoran dan sarana umum wajib disediakan tempat khusus merokok. Tapi kalau tempat lain, seperti Fasilitas kesehatan, sekolah, tempat anak bermain, rumah ibadah, angkutan umum, dan fasilits olahraga harus steril asap rokok," papar Anthoni.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Dedy Palwadi menambahkan, sebelum diberlakukan perda tersebut terlebih dahulu akan dibuat Peraturan Bupati sebagai aturan turunan Perda no 6 tahun 2019.

Perbup tersebut diperlukan untuk mengatur teknis penerapan Perda KTR.

Halaman
12
Penulis: Endra Zulkarnain
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved