Detik-detik Bupati Lampung Utara Ditangkap KPK hingga Warga Ramai-ramai Merekam

Detik-detik Bupati Lampung Utara Ditangkap KPK hingga Warga Ramai-ramai Merekam

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara ditangkap KPK bersama dua kepala dinas dan satu orang perantara. 

Juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan OTT di Lampung Utara tersebut.

Menurutnya OTT telah dilakukan dari sore hari hingga malam. 

"Saat ini barang bukti sedang dihitung. Diduga terkait proyek di dinas PU dan Koperindag Kabupaten Lampung Utara. Untuk pengamanan awal, tim telah menyegel sejumlah benda dan lokasi," bebernya. 

Ia meneruskan, sesuai hukum acara yang berlaku, KPK akan memproses lebih lanjut pihak-pihak yang diamankan tersebut.

Dalam waktu paling lama 24 jam akan ditentukan status hukum perkara dan orang-orang yang telah diamankan. 

"Direncanakan pihak yang diperlukan akan dibawa besok (hari ini) ke Jakarta dan informasi lebih lanjut tentang penanganan perkara ini akan disampaikan melalui konferensi pers di KPK besok, Senin," jelas dia.

• Video Viral Pesan Bupati Lampung Utara: Jangan KKN, Sekarang Uang Rp 20 Ribu Saja Jadi Sorotan

• Sudah 4 Bupati di Lampung Ditangkap KPK, Ini Daftar Kepala Daerah di Lampung Terjaring OTT KPK

Kronologi operasi tangakap tangan Bupati Lampung Utara

Informasi mengenai OTT ini sendiri telah terdengar sejak pukul 19.00 WIB.

Pantauan di lapangan, petugas KPK terlihat mendatangi rumah dinas bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara. 

Rombongan mobil yang diduga milik petugas KPK ini masuk ke komplek rumah dinas itu pada pukul 20.30 WIB.

Di salah satu mobil tersebut terlihat boks berstiker KPK.

Beberapa kepala dinas juga terlihat berdatangan ke rumah dinas tersebut. Mereka terlihat terburu-buru masuk ke dalam rumah dinas. 

Rumah dinas pun dijaga ketat petugas Satpol PP. Bahkan setelah para kepala dinas datang, pagar langsung ditutup dan wartawan tidak diperbolehkan masuk. 

Sementara kondisi di sekitar rumah dinas, ramai dengan orang yang ingin melihat secara langsung kejadian.

Sejumlah warga langsung mengabadikan momen keramaian itu. Ada yang mengambil foto dan video melalui gawai mereka. 

Pintu gerbang rumah dinas pun langsung ditutup oleh petugas SatPol PP.

Tidak ada seorang yang boleh masuk kecuali pejabat. Saat itu, belum diketahui siapa yang ditangkap oleh siapa. 

Sekitar pukul 21.52 WIB, sekitar 6 mobil keluar dari rumah dinas bupati.

Tidak diketahui isi dari dalam mobil tersebut.

Bahkan Kasatreskrim Polres Lampung Utara belum mau dimintai keterangannya.

Dia hanya berjalan cepat meninggalkan awak media yang mengenakan jaket warna coklat. 

Namun terlihat ada satu unit mobil yang disegel dengan tulisan KPK berwarna merah. Mobil tersebut berjenis Mitsubishi Pajero Sport warna putih pelat BE 1262 BD. 

Rombongan kendaraan ini pun bertolak dari Lampung Utara menuju Bandar Lampung. Kabarnya, mereka akan menuju Polda Lampung. 

Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono saat dihubungi Tribun untuk dimintai konfirmasi mengatakan akan mengecek terlebih dahulu soal itu. 

"Saya belum cek, nanti saya kroscek dahulu, takut salah memberikan informasi,” kata Budiman Sulaksono saat dihubungi via telepon. 

Hal tak jauh berbeda diungkapkan Kabag humas Pemkab Lampung Utara Martahan Samosir.

Ia mengaku belum mengetahui perihal keramaian yang terjadi di rumah dinas Bupati Lampung Utara. 

“Saya gak tau. Saya lagi hadiri pengajian di Abung Selatan,” kata dia saat di hubungi via telepon, Minggu 6 Oktober 2019. 

Ruangan disegel

Setelah heboh di rumah dinas Bupati Lampung Utara, anggota KPK melakukan penyegelan di salah satu ruangan di dinas perdagangan Lampung Utara.

Penyegelan juga dilakukan di ruang kerja Bupati Lampung Utara. 

Tidak diketahui kapan mereka ke lokasi tersebut. Namun, pita penyegelan terpampang di ke dua tempat tersebut.

Belum ada yang dapat dikonfirmasi terkait penyegelan dua tempat ini. Para wartawan pun masih mencari keterangan dari berbagai pihak. 

Selain dinas perdagangan, satgas KPK juga menyambangi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Utara.

Di sana, KPK menyegel ruang kepala dinas. Namun belum diketahui bukti apa saja yang diamankan oleh anggota dari anti rasuah ini. Sebab, mereka terlihat terburu-buru meninggalkan tempat.

Daftar bupati di Lampung ditangkap KPK 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali beraksi di Lampung. Satu lagi kepala daerah di Lampung ditangkap KPK.

Kali ini Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Bupati Lampung Utara Ilmu Agung Mangkunegara terjaring OTT KPK, Minggu (6/10) malam.

Sebelum Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, beberapa bupati di Lampung telah kena OTT KPK.

Bupati Lampung Tengah Mustafa terkena OTT KPK pada 15 Februari 2018. 

Saat itu, KPK mengamankan uang Rp 1 miliar dan Rp 160 juta.

Uang tersebut merupakan uang suap yang dikumpulkan pejabat Pemkab Lampung Tengah untuk kemudian diberikan ke DPRD.

Tujuannya adalah untuk menggolkan langkah Pemkab meminjam dana sebesar Rp 300 miliar kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara, PT Sarana Multi Infrastruktur.

Dalam kasus ini, Mustafa sudah divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim.

Ia juga didenda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Mustafa terbukti bersalah menyuap beberapa anggota DPRD Lampung Tengah senilai Rp 9,6 miliar.

Penyuapan itu dilakukan bersama-sama Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman. 

Bupati lainnya yang kena OTT KPK yakni Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan.

Ia terjaring OTT KPK pada Jumat, 30 Juli 2018.

Ia telah divonis 12 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan.

Ia juga mendapat pidana tambahan uang pengganti Rp 66,7 miliar. 

Zainudin dinyatakan hakim terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Perbuatan itu bersama-sama dengan Hermansyah Hamidi selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan 2016-2017, Anjar Asmara selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan 2017-2018, serta Agus Bhakti Nugroho dan Syahroni sebagai pejabat di Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan.

Selanjutnya Bupati Mesuji Khamami yang kena OTT KPK pada 24 Januari 2019.

Ia pun telah divonis 8 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsider kurungan penjara selama lima bulan.

Dia juga diminta agar membayar uang pengganti sebesar Rp250 juta.

Ia terbukti bersalah telah melakukan tindakan korupsi bersama-sama dengan adik kandungnya Taufik Hidayat dan Sekretaris Dinas PUPR Wawan Suhendra.