Pernah Ancam Pecat PNS Koruptor, Bupati Lampung Utara Kini Kena OTT KPK

Pernah Ancam Pecat PNS Koruptor, Bupati Lampung Utara Kini Kena OTT KPK.

Pernah Ancam Pecat PNS Koruptor, Bupati Lampung Utara Kini Kena OTT KPK
ist
Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 dari BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Selasa (28/5/2019) 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Pernah Ancam Pecat PNS Koruptor, Bupati Lampung Utara Kini Kena OTT KPK. 

Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK). 

Kabar penangkapan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara ini beredar luas sejak Minggu (6/10/2019) malam. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribunlampung.co.id, KPK langsung melakukan penyegelan di salah satu ruangan di Dinas Perdagangan Lampung Utara.

Tak hanya di Dinas Perdagangan Lampung Utara, KPK juga melakukan penyegelan di ruang kerja Bupati Lampura.
Belum diketahui pasti kapan KPK melakukan penyegelan tersebut.
Namun, pita KPK tanda ruangan disegel terlihat di kedua tempat tersebut.
Sampai saat ini, Tribunlampung.co.id masih mencoba mengonfirmasikan kebenaran informasi tersebut.

 

BREAKING NEWS - Tak Hanya Segel Mobil, KPK Juga Dikabarkan Segel Ruang Kerja Bupati Lampura
BREAKING NEWS - Tak Hanya Segel Mobil, KPK Juga Dikabarkan Segel Ruang Kerja Bupati Lampura (Dokumentasi Polres Lampung Utara)

Mobil Disegel KPK

Sebelumnya, pantauan Tribunlampung.co.id di rumah jabatan Bupati Lampung Utara, Minggu, 6 Oktober 2019 malam, satu unit mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport dengan nomor polisi BE 1262 BD warna putih, terlihat disegel oleh KPK.

Berdasarkan informasi terbaru yang diterima Tribunlampung.co.id, satu unit mobil yang disegel KPK tersebut milik kerabat dari Bupati Lampung Utara yang tinggal di Bandar Lampung.

Ada 4 unit mobil yang sudah meluncur ke Mapolda Lampung.

Mobil pertama merek Land Cruieser berwarna hijau diduga mobil milik Bupati Lampura Agung Ilmu Mangkunegara.

Hingga saat ini, Tribunlampung.co.id masih mengonfirmasikan kebenaran informasi tersebut ke pihak-pihak terkait.

Satu unit mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport dengan nomor polisi BE 1262 BD warna putih, terlihat disegel oleh KPK, Minggu, 6 Oktober 2019 malam.
Satu unit mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport dengan nomor polisi BE 1262 BD warna putih, terlihat disegel oleh KPK, Minggu, 6 Oktober 2019 malam. (Istimewa)

Ditangkap Bersama 2 Kepala Dinas

Penangkapan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara ini dibenarkan KPK.

Dilansir dari Kompas.com, Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menangkap Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, bersama tiga orang lainnya dalam operasi tangkap tangan ( OTT), Minggu (6/10/2019).

Selain itu, KPK juga mengamankan sejumlah uang.

Bupati Lampura Kena OTT KPK, Kemendagri: Pemerintahan Tetap Berjalan Normal

"Barang bukti uang sedang dihitung jumlahnya," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam keterangan pers, Minggu malam.

Adapun tiga orang lainnya yang diamankan berasal dari unsur kepala dinas dan satu orang perantara.

Menurut Laode, diduga ada penyerahan uang yang diperuntukkan pada kepala daerah setempat.

"KPK mengamankan total empat orang sejak sore hingga malam, yaitu bupati, dua kepala dinas, dan satu orang perantara," kata dia.

Diduga penyerahan uang itu terkait urusan proyek di Dinas PU atau Koperindag di Kabupaten Lampung Utara.

"Untuk pengamanan awal, tim telah menyegal sejumlah benda dan lokasi," tuturnya.

KPK akan menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan dalam waktu 1X24 jam.

Adapun hasil OTT akan disampaikan secara rinci pada Senin (7/10/2019).

"Sebagaimana hukum acara yang berlaku, maka KPK akan memproses lebih lanjut pihak yang diamankan tersebut. Direncanakan pihak yang diperlukan akan dibawa ke Jakarta," kata Laode.

Pernah Ancam Pecat PNS Koruptor

Sebelum tertangkap tangan KPK, Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara pernah mengancam memecat pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti korupsi. 

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, akan melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri),Tjahjo Kumolo tentang penegakan hukum terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi.
Dalam surat edaran itu dikatakan bahwa ASN atau PNS diberhentikan tidak hormat apabila putusan hukumnya sudah berkekuatan tetap atau inkrah.
Surat edaran dengan Nomor 180/6867/SJ tersebut diterbitkan dan ditandatangani oleh Mendagri, Tjahjo Kumolo pada 10 September 2018 lalu, yang ditujukan untuk seluruh bupati dan walikota di seluruh Indonesia.
Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara mengatakan pihaknya sangat mendukung hal itu sebagai konsekuensi bagi yang melanggar aturan.
"Jadi aturan memang harus ditegakan dari awal, kalau memang ada yang terindikasi dan sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap bahwasanya ini melakukan korupsi, saya sangat mendukung itu (dipecat)," ujar Agung di halaman Pemkab setempat, Selasa (18/9/2019).
Dijelaskannya, Lampung Utara siap melaksanakan aturan itu.
"Jangan coba bermain di Lampung Utara karena kita tengah membangun Lampung Utara,"jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Agung menegaskan kepada seluruh perangkat kerjanya untuk bersih-bersih.
"Pesan dan masukan saya kepada pelayan rakyat di Lampung Utara, kita tunjukan kalau kita adalah pelayanan masyarakat yang baik, ayo kita bersih-bersih dan ayo kita jauhi pungli serta korupsi,"tandasnya.
(Tribunlampung.co.id)
Penulis: Wakos Reza Gautama
Editor: wakos reza gautama
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved