ILC TV One Malam Ini, Jonru Ginting Tolak Hadir di ILC TV One karena Alasan Ini

ILC TV One Malam Ini, Jonru Ginting Tolak Jadi Narasumber Acara ILC TV One karena Alasan Ini

ILC TV One Malam Ini, Jonru Ginting Tolak Hadir di ILC TV One karena Alasan Ini
twitter
ILC TV One Malam Ini, Jonru Ginting Tolak Jadi Narasumber Acara ILC TV One karena Alasan Ini 

Saya pun belajar dari masa lalu. Saat dulu saya masuk penjara, ternyata keluargalah yang berdiri paling depan dalam membantu dan mendukung saya. Terutama sang istri tercinta. Pengorbanan dan kesetiaannya yang luar biasa saat dulu saya dipenjara, merupakan pelajaran sangat berharga bagi saya. Bahwa mulai sekarang saya harus menomorsatukan keluarga di atas yang lain.

Maka demi menjaga kebahagiaan keluarga tercinta, saya menolak untuk hadir di acara ILC TV One.

Saya hanya bisa berharap, semoga nanti malam, ada orang yang bisa mewakili suara hati saya. Semoga ada orang yang bisa menjelaskan fakta yang sebenarnya. Fakta bahwa selama ini mereka adalah MALING TERIAK MALING. Mereka - para BUZZER KEPARAT BIN BAJINGAN tersebut - yang tukang hoax, tukang fitnah, dst, tapi kita yang dituduh seperti itu.

 

Topik perihal buzzer politik hingga buzzer istana tengah ramai diperbincangkan publik akhir-akhir ini.

Selain muncul dari pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menyebut para buzzer pendukung Presiden Joko Widodo di media sosial tidak dikomando, sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Universitas Oxford, Inggris ikut meramaikan topik buzzer tersebut.

Pasalnya dalam laporan yang bertajuk The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation tersebut megemuka adanya buzzer politik di Indonesia yang dibayar.

Dalam laporan tersebut, buzzer dikategorikan menjadi empat kategori, yaitu minimal cyber troop teams, low cyber troop capacity, medium cyber troop capacity, dan high troop capacity. Indonesia menempati kategori low cyber troop capacity atau pasukan dengan kapasitas rendah.

Para buzzer tersebut tidak dikontrak secara permanen, dan dibayar Rp 1 juta hingga Rp 50 juta.

Lalu, bagaimana respons pemerintah soal buzzer?

Halaman
1234
Penulis: taryono
Editor: taryono
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved