Tribun Metro

Minus Golkar, DPRD Metro Ajukan Dua Pimpinan Definitif ke Gubernur

Sekretariat DPRD Kota Metro baru mengajukan dua nama dari tiga pimpinan definitif DPRD Kota Metro ke Gubernur Lampung.

Minus Golkar, DPRD Metro Ajukan Dua Pimpinan Definitif ke Gubernur
Tribun Lampung/Indra
Pengucapan sumpah dan janji DPRD Kota Metro periode 2019-2024, Senin (19/8/2019). 

Minus Golkar, DPRD Metro Ajukan Dua Pimpinan Definitif ke Gubernur    

Laporan Reporter Tribun Lampung Indra Simanjuntak 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Sekretariat DPRD Kota Metro baru mengajukan dua nama dari tiga pimpinan definitif DPRD Kota Metro ke Gubernur Lampung.

Sekwan DPRD Kota Metro Budiono mengaku, pihaknya telah mengajukan rekomendasi dari dua partai politik (parpol). Yakni PDIP dan PKS yang menduduki Wakil Ketua DPRD setempat. Sementara untuk Golkar belum menerima surat.

DPRD Metro Ajak Warga Promosikan Batik Cipra

"Kalau yang dua itu sudah. Itu Anna Morinda dari PDI P dan Ahmad Huseini PKS. Nah, untuk Golkar itu belum kita terima sampai saat ini. Makanya baru dua itu yang kita teruskan ke Provinsi," bebernya, Minggu (13/10).

Dikatakannya, berdasarkan surat Kemendagri terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD kabupaten/kota sah dilakukan hanya dengan satu unsur pimpinan.

Budi menjelaskan, dalam Pasal 35 huruf a ditegaskan jika pimpinan DPRD satu kesatuan dan bersifat kolektif kolegial. Sementara huruf b memaparkan, rapat paripurna dipimpin oleh satu atau lebih sebagai tindakan atau keputusan semua unsur pimpinan dewan.

"Pasal 35 itu jelas menyebutkan dan memaparkan makna dari kolektif kolegial. Artinya tidak harus menunggu semua unsur pimpinan (definitif) ada, yang ada dulu saja itu bisa. Kita kan ada tiga, artinya kalau baru satu yang definitif pun bisa," imbuhnya.

Penetapan Ketua DPRD Metro, Sekretariat Telah Kirim Surat

Namun, saat ditanya apakah PP tersebut juga mengikat bagi keputusan DPRD selain tatib, seperti pengesahan APBD dan lainnya, Sekwan Budiono enggan menjawab dan hanya memberikan menunjukkan foto surat Kemendagri terkait pengusulan pimpinan DPRD.

"Usulan pimpinan definitif tidak harus menunggu semua parpol yang memiliki hak. Bisa menyusul. Ini sesuai surat Kemendagri," tuturnya.

Ganggu Kinerja Dewan 

Wali Kota Achmad Pairin menilai belum adanya penetapan definitif Ketua DPRD setempat dapat mengganggu kinerja dewan.

Karena bagaimanapun, DPRD dan Pemkot bertugas membahas rancangan APBD 2020 yang ditargetkan selesai 30 November. "Soal rekomendasi masih dalam proses, iya mengganggu. Insya Allah minggu ini selesai. Kita harap Senin ini," ujarnya yang juga Ketua DPD II Golkar Kota Metro.

Golkar merupakan peraih suara terbanyak Pileg di Kota Metro dan berhak menduduki Ketua DPRD setempat. Sementara terkait siapa nama yang akan ditetapkan menjadi pimpinan DPRD, Pairin masih belum dapat memastikan. "Siapa namanya ya nanti," tukasnya.

Sebelumnya, pada 3 Oktober, Pairin berjanji memberikan surat rekomendasi pimpinan DPRD ke sekretariat dewan pada 4 Oktober. Namun, hingga hampir dua minggu berlalu, rekomendasi belum juga diterima.(dra)

Penulis: Indra Simanjuntak
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved