Idham Azis Resmi Kapolri, Janji Tolak Polisi Bertamu di Rumah Dinas dengan Alasan Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Idham Azis resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Kapolri baru pada Jumat (1/11/2019) pukul 09.30 WIB di Istana Negara.

Idham Azis dilantik setelah dinyatakan lolos uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test.

Posisi Idham Azis menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian yang ditunjuk Jokowi menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Kabinet Indonesia Maju.

• Sederet Kehebatan Komjen Idham Azis Calon Kapolri Baru

• Rekam Jejak Komjen Idham Azis Calon Kapolri, Pernah Tangkap Tommy Soeharto

• Kapolri Mutasi 20 Jenderal Polisi, Idham Azis Jabat Kabareskrim

Dilansir Tribunnews.com dari YouTube Sekretariat Presiden, pengangkatan Idham Azis sebagai Kapolri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian RI.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan pejabat pada Jumat (1/11/2019).

Jokowi kemudian menanyakan kesediaan Idham untuk diambil sumpahnya.

Lulusan Akpol 1988 itu menyatakan bersedia.

"Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan tuhan Yang Maha Esa berkenanaan dengan pelantikan dengan jabatan ini harap dijawab pertanyaan saya," ucap Jokowi.

"Saudara Komjen Idham Azis apakah saudara beragama Islam?" tanya Jokowi.

"Siap, saya beragam Islam," jawab Idham.

"Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata kata saya," pinta Jokowi.

Berikut isi sumpah Kapolri :

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus lurusnya demi dharma bakti saya pada bangsa dan negara,"

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab."

"Bahwa saya akan menjunjung tinggi Tribrata."

Setelah pembacaan keputusan presiden, Idham Azis menandatangani berita acara pelantikan.

Didampingi pula oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P.

Tak hanya itu, pangkat Idham Azis dinaikkan menjadi jenderal polisi.

Selanjutnya, Jokowi mengganti tanda pangkat Idham Azis yang terpasang di pundak, dari bintang tiga menjadi bintang empat.

Pelantikan itu dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju, di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan sejumlah pimpinan partai politik.

YouTube Sekretariat Presiden

Komjen Idham Azis disahkan sebagai Kapolri baru dalam rapat paripurna DPR, pada Kamis (31/10/2019) kemarin.

Idham menggantikan posisi Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian yang dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri.

Sebelum ditetapkan sebagai Kapolri, Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tersebut telah mengikuti serangkaian fit and proper test oleh Komisi III DPR.

Idham mengaku akan langsung menunjuk Kabareskrim yang baru setelah dilantik Presiden Joko Widodo pada Jumat (1/11/2019) hari ini.

Idham berpandangan, hal itu perlu dilakukan untuk mempercepat penuntasan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.

"Saya akan menunjuk Kabareskrim yang baru untuk segera mempercepat pengungkapan kasus Novel Baswedan," kata Idham usai ditetapkan sebagai Kapolri dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Lanjutkan program Tito Saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di hadapan anggota Komisi III, Idham mengaku tak memiliki visi dan misi sebagai Kapolri.

Meski tak punya visi dan misi, Idham membawa tujuh program prioritas yang ingin ia terapkan sebagai Kapolri. Idham menuturkan, ketujuh prioritas itu merupakan implementasi program "Promoter" atau profesional, modern, dan terpercaya, yang dicanangkan Tito.

"Jika diberikan kepercayaan, amanah mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai kapolri, saya akan melakukan program penguatan Polri yang promoter menuju Indonesia maju, yang diimplementasikan dalam tujuh program prioritas," ujar Idham di ruang Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Selain mempertimbangkan keberlanjutan program Polri sebelumnya, ketujuh program prioritas itu juga disusun dengan memperhatikan sisa masa jabatan Kapolri yang tinggal 14 bulan lagi.

Ketujuh program itu yakni pertama, mewujudkan SDM unggul. Kedua, pemantapan harkamtibnas (pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat).

Program prioritas ketiga yaitu penguatan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Keempat, pemantapan manajemen media.

Kelima, penguatan sinergi polisional. Keenam, penataan kelembagaan. Ketujuh, penguatan pengawasan.

Kata Idham soal radikalisme

Idham menjawab isu seputar radikalisme untuk menjawab pertanyaan anggota Komisi III Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al Habsyim saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Menurut Idham, radikalisme tidak bisa didentikkan dengan Islam. Ia berpandangan, radikalisme adalah ulah oknum.

"Saya ingin menggarisbawahi bahwa radikalisme itu tidak bisa diidentikkan dengan Islam, radikalisme itu oknum atau mungkin kelompok," ujar Idham.

Jika ada yang mengaitkan radikalisme dengan atribut atau simbol agama, Idham menilai hal itu tidak tepat. Oleh karenanya, ia menilai perlu dikampanyekan lebih masif lagi mengenai pandangan ini.

Tindak polisi terkait narkoba

Idham mengaku akan menindak tegas anggota kepolisian yang terbukti menyalahgunakan narkoba.

Kala itu, ia menjawab pertanyaan yang dilontarkan anggota Komisi III Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saifuddin Sudding. Ia mengatakan, jika kepada masyarakat biasa saja yang menyalahgunakan narkoba ia langsung bertindak, apalagi terhadap anggota kepolisian.

"Kalau memang benar anggota yang terlibat, obatnya cuma satu, tindak, tindak tegas. Kalau masyarakat bandar aja kita tindak, masa anggota sendiri enggak. Justru lebih berbahaya kalau anggota Polri itu menggunakan narkoba," kata Idham.

Tingkatkan citra polri

Idham juga berjanji untuk meningkatkan citra Polri di mata publik. Caranya, menekan pemberitaan negatif terhadap Polri melalui manajemen media. "Manajemen media kami lakukan dengan menekan berita negatif dan mengangkat citra Polri," ujar Idham.

Ketika ia menjabat sebagai Kapolri nanti, Idham juga mengaku akan berkomitmen untuk tidak menerima tamu polisi di rumah dinas.

"Saya enggak pernah terima kalau ada anggota (polisi) di Pattimura (rumah dinasnya), di kantor saja. Kalau ada urusan lewat WhatsApp, sama saja," kata Idham, Rabu (30/10/2019).

Sebab, dalam pandangannya, setiap anggota polisi yang datang ke rumah dinas pasti sarat dengan kepentingan.

Ia menyampaikan, tiga kepentingan yang biasanya dimiliki anggota polisi saat ke rumah dinas yaitu, meminta jabatan, mempertahankan jabatan, dan meminta sekolah.  (sumber Tribunnews.com dan kompas.com) 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jokowi Lantik Idham Azis sebagai Kapolri Baru, Kini Resmi Menyandang Pangkat Jenderal

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Idham Azis Jadi Kapolri, Langkah Selanjutnya hingga Janji-janji...", https://nasional.kompas.com/read/2019/11/01/10400661/idham-azis-jadi-kapolri-langkah-selanjutnya-hingga-janji-janji?

Tonton video selengkapnya: