Tribun Bandar Lampung

Bukit Sukamenanti Longsor, Gubernur: Jangan Digunduli, Fungsikan Sebagai Hutan di Kota

Bukit Sukamenanti Longsor, Gubernur: Jangan Digunduli, Fungsikan Sebagai Hutan di Kota

Bukit Sukamenanti Longsor, Gubernur: Jangan Digunduli, Fungsikan Sebagai Hutan di Kota
humas pemprov lampung
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. 

Laporan Reporter Tribunlampung Kiki Adipratama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta agar peran pengawasan Pemprov Lampung dan Pemda Kabupaten/kota ditingkatkan lagi.

Hal itu untuk menyikapi longsornya Bukit Sukamenantibaru Kedaton Bandarlampung akibat aktivitas tambang ilegal.

Arinal mengungkapkan sejak Tahun 2015 izin penambangan memang telah dialihkan ke Pemprov Lampung.

Kendati demikian, evaluasi tetap menjadi hak bersama dengan Pemerintah Kabupaten/kota.

“Tapi evaluasi tetap menjadi hak bersama sehingg soal adanya izin provinsi kalau memang tidak sesuai, Pemda kabupaten/kota berhak melakukan penghentian hingga penertiban dalam kegiatan itu," papar Arinal di Ruang Kerjanya Senin (4/11/2019).

Namun, terus dia, karena objeknya di kabupaten/kota, maka kewenangan pemda kabupaten/kota sama dengan pemprov dalam pengendalian dan penertiban.

Ia menyebut sejak 2015 lalu Pemprov Lampung tidak pernah mengeluarkan izin penambangan kepada pihak manapun.

VIDEO Sudah Biasa, Warga Tak Khawatir Bukit Sukamenanti Longsor

Akan tetapi ada beberapa perusahaan yang memperpanjang izin penambangan ke Pemprov Lampung.

"Saat ini sudah ada tiga perusahaan yang memperpanjang izin ke Pemprov Lampung. Ketiga perusahaan ini seluruhnya di Sukabumi, sehingga proses perizinannya oleh pemda dalam hal ini Pemkot Bandarlampung," jelas nya.

Halaman
12
Penulis: kiki adipratama
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved