Menteri Tito Temukan APBD Rp 2 Triliun Mengendap: Itu Biasa, Tak Bisa Simpan di Bawah Bantal

Perputaran dana APBD tersebut diserahkan sepenuhnya ke daerah, kapan siap untuk dibelanjakan atau ditahan dulu dananya di bank.

Menteri Tito Temukan APBD Rp 2 Triliun Mengendap: Itu Biasa, Tak Bisa Simpan di Bawah Bantal
(Dok. Kemendagri)
Mendagri Tito Karnavian 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara terkait pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian adanya pengendapan dana APBD Rp 2 triliun di bank.

Menurut Ketua Umum Golkar ini, dana APBD diendapkan di bank hal biasa karena proses penyimpanan anggaran daerah memang begitu.

Tito Karnavian: Apa Benar Ingin Mengabdi Kepada Nusa dan Bangsa, Terus Rugi? Bullshit

Jadi Mendagri, Jenderal Polisi Purn Tito Karnavian Disebut Masih Punya Utang

Komjen Idham Aziz Bakal Mulus Gantikan Tito Karnavian Jadi Kapolri, DPR Sudah Beri Lampu Hijau

 "Kalau dana pasti di perbankan, tidak bisa di bawah bantal. Dana APBD kan biasanya ada di perbankan, jadi itu memang berproses di situ," ujarnya di Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Namun, permasalahan dana APBD dinilainya bukan soal mengendap atau tidak di bank, tapi pemerintah daerah sungkan menyalurkannya.

"Persoalannya apakah memang itu bisa dibelanjakan sesuai atau tidak. Kalau tidak kan itu jadi sisa anggaran," kata Airlangga.

Perputaran dana APBD tersebut diserahkan sepenuhnya ke daerah, kapan siap untuk dibelanjakan atau ditahan dulu dananya di bank.

"Iya nanti kan ada aktivitas ekonomi, ada waktunya untuk belanja. Itu tergantung kesiapan dari daerah, tentunya pada saat program tender selesai itu harus dibelanjakan dan dihitung pada tahun berapa persen serapannya," pungkasnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menuturkan bahwa pihaknya akan memastikan pemerintah daerah (Pemda) mengakomodasi program pendidikan dan kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal itu ia ungkapkan saat menyampaikan Renstra Kemendagri 2020-2024 dalam rapat kerja dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

"Kemendagri berperan untuk meyakinkan Pemda memasukkan program pendidikan dan kesehatan dalam APBD mereka," ujar Tito.

Tito mengatakan, Presiden Joko Widodo ingin agar visi-misi pemerintah pusat sejalan dengan pemerintah daerah.

Halaman
12
Penulis: Romi Rinando
Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved