Tribun Pringsewu

Dana Tunjangan Profesi Guru Rp 1 M Belum Tersalurkan, DPRD Rekomendasi Pembayaran

Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) di Kabupaten Pringsewu mengendap Rp 1 miliar.

Dana Tunjangan Profesi Guru Rp 1 M Belum Tersalurkan, DPRD Rekomendasi Pembayaran
warta kota
ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Lampung R Didik Budiawan 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU - Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) di Kabupaten Pringsewu mengendap Rp 1 miliar.

Itu karena dana sebesar tersebut belum tersalurkan kepada penerima manfaat yang mencakup 84 guru. Ketua Komisi IV DPRD Pringsewu Suryo Cahyono mengungkapkan, anggaran yang tidak terdistribusi itu tertunda sejak 2018.

"Para guru tersebut mengadu kepada kami dan berharap TPG mereka segera cair. Karena di daerah lain, yang persoalannya sama, sudah bisa mencairkan tunjangan itu," ujar Suryo Cahyono, Minggu (17/11).

Suryo menambahkan, perwakilan guru yang TPG-nya tertunda sempat hadir ke DPRD mengadukan persoalan itu. Menanggapi persoalan ini, Komisi I dan IV DPRD Pringsewu telah membahas permasalah itu bersama pihak eksekutif.

70 Persen Lahan Perikanan di Pringsewu Terdampak Kemarau Panjang

Hasilnya, DPRD merekomendasikan agar TPG yang tertunda dapat diproses untuk segera dibayarkan.
Suryo menambahkan, TPG yang tertunda tersebut waktunya bervariasi. Ada yang tertunda selama tiga bulan dan ada juga yang sampai sembilan bulan.

Sehingga setiap guru berbeda-beda besaran TPG-nya yang belum dibayar. Variasinya jutaan rupiah, belasan juta, hingga puluhan juta rupiah.

Karena itu dia berharap anggaran yang menjadi hak para guru tersebut segera cair.
Sementara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pringsewu menilai bila uang Tunjangan Profesi Guru (TPG) bukan tertunda.

50 Persen Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan di Pringsewu Terancam Tak Dibiayai Lagi

Sekretaris Disdikbud Rustian yang didampingi Kasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Hari mengatakan, bila TPG tersebut belum dibayarkan karena terkendala SK fungsional guru.

"Petunjuk teknis 2018, mereka yang (eks) K2, yang diangkat bukan guru, harus memiliki jabatan fungsional guru, dan akan dibayarkan (TPG) setelah memiliki SK jabatan fungsional guru," ungkapnya.

Artinya, kata dia, kalau yang bulan April lalu sudah dapat SK jabatan fungsionalnya guru, berarti pembayaran TPG di bulan April. Demikian juga selanjutnya yang keluar di bulan berikutnya.

Rustian mengatakan, bila pihaknya telah menelaah persoalan tersebut.dan sudah disampaikan kepada kepala daerah.

Tersimpan di Kas Daerah

Kasi Guru dan Tenaga Pendidikan (GTK) Disdikbud Pringsewu Hari menuturkan bila uang TPG tersebut masih tetap tersimpan di keuangan daerah Pringsewu. "Uang itu, ketika tidak kita gunakan masih ada di situ," ungkapnya.

Dia menekankan berkaitan dana tersebut tidak bermasalah karena masih di kas daerah.  Hari mengatakan, bila pihaknya sudah mengajak untuk mencari solusi soal ketentuan terkait dengan pembayaran TPG.(dik)

Penulis: Robertus Didik Budiawan Cahyono
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved