Alokasi 13.270 Ton Pupuk Organik, Lampung Dapat Subsidi Rp 1,4 Triliun

Kata dia, untuk meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, kebutuhan pupuk harus berdasarkan kebutuhan riil petani, pekebun, peternak.

Dok Humas Pemprov Lampung
Forum Komunikasi Perpupukan Provinsi Lampung 2019 di Hotel Sheraton, Bandar Lampung, Kamis (28/11/2019). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung mengajak Forum Komunikasi Perpupukan Provinsi Lampung (FKPPL) menyelesaikan permasalahan dalam proses penyediaan, peredaran dan penggunaan pupuk subsidi untuk mendukung Program Kartu Petani Berjaya (PKPB).

Dalam rilis yang diterima Tribunlampung.co.id, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Taufik Hidayat mengatakan, PKPB merupakan solusi bagi permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi di lapangan, baik jumlah maksimal luas lahan penerima pupuk subsidi maupun pengambilan pupuk berdasarkan pengecer yang telah ditentukan.

"Forum ini juga membahas Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam hal ini sekretaris daerah kabupaten/kota selaku Ketua KP3 Kabupaten/Kota guna mendukung PKPB," ujar Taufik saat membuka Forum Komunikasi Perpupukan Provinsi Lampung 2019 di Hotel Sheraton, Bandar Lampung, Kamis (28/11/2019).

Taufik menyebut, pada 2019 ini alokasi pupuk subsidi urea di Lampung sebanyak 255.377 ton, SP-36 sebanyak 41.640 ton, ZA sebanyak 13.960 ton, NPK sebanyak 129.611,04 ton, dan organik sebanyak 13.270,36 ton.

Total subsidi sebesar Rp 1,4 triliun.

"Dalam rangka penyempurnaan mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari penyalur di lini IV ke kelompok tani/petani, maka perlu dilakukan perencanaan kebutuhan pupuk yang didasarkan pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi," katanya.

Kisah Tri Purwo Handoyo, Warga Kotabumi yang Sulap Sampah Jadi Pupuk Organik

Soetrisno Bachir: Dengan Pupuk Organik Kita Care dengan Kesehatan

Kata dia, untuk meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, kebutuhan pupuk harus berdasarkan kebutuhan riil petani, pekebun, peternak, dan petambak.

Dimana, terus dia, kebutuhan ini kemudian disusun secara berkelompok dalam bentuk RDKK yang disusun berdasarkan kebutuhan pupuk masing-masing lahan dan komoditas.

Kendati demikian, Taufik menjelaskan berdasarkan hasil review Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung dalam mendukung ketahanan pangan, masih terdapat beberapa persoalan distribusi pupuk bersubsidi di lapangan.

Seperti, masih terdapat nama-nama petani yang sudah meninggal masih tercantum dalam penerima pupuk subsidi dan masih terdapat petani yang membuat RDKK melebihi ketentuan 2 ha.

Selain itu, berdasarkan uji petik yang dilakukan kepada distributor dan pengecer masih dijumpai belum adanya rekapitulasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagai kartu kendali penyaluran pupuk.

Lalu, masih ada petani yang membeli pupuk bersubsidi belum sesuai dengan pengecer yang telah ditentukan.

Kuota Pupuk Subsidi Selalu Tak Cukup, Petani di Ketapang Pilih Gunakan Pupuk Organik

"Maka perlu menjadi perhatian bagi para KP3 kabupaten/kecamatan, petugas penyuluh lapangan (PPL), distributor dan pengecer, gapoktan dan poktan agar pelaksanaan di lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dalam proses penyusunan RDKK sampai kepada pelaporan pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi," jelasnya. (Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama)

Penulis: kiki adipratama
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved