Pimpinan KPK Curhat di DPR, Komisi III Tak Pernah Bantu KPK, tapi Lebih Sering Marah-marah

Tak dihargai DPR Setelah memaparkan beberapa rekomendasi KPK yang tak digubris pemerintah, Laode mengungkapkan perasaannya yang kerap tak dihargai

KOMPAS.COM/ADITYA PRADANA PUTRA
Pimpinan KPK Curhat di DPR, Komisi III Tak Pernah Bantu KPK, tapi Lebih Sering Marah-marah 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID -  Rapat dengar pendapat Komisi III dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti menjadi ajang curahan hati. 

Pasalnya dalam rapat yang di gelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Laode M Syarif lebih banyak mengungkapkan kekecewaan karena merasa institusinya tak dihargai oleh pemerintah termasuk oleh DPR RI

Sebab, banyak rekomendasi KPK yang justru tidak digubris sejumlah kementerian.

Hal itu ia ungkapkan Laode M Syarif  saat rapat di Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Awal Cuhrat Laode bermula saat Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa melontarkan pertanyaan terkait fungsi pencegahan korupsi KPK yang sudah berjalan.

Ia juga menanyakan bagaimana respons kementerian atau lembaga lain atas rekomendasi dari KPK selama ini.

Benarkah Tempat Wisata Tegal Mas Ditutup dan Disegel? Ini Kata KLH, KPK dan Mabes Polri

Berita Tribun Lampung Terpopuler Selasa, 26 November 2019, Wagub Nunik Diperiksa KPK 8 Jam

Laode pun mengungkapkan bahwa banyak rekomendasi yang dihasilkan oleh KPK tidak direspons oleh kementerian atau lembaga pemerintah lainnya.

Salah satunya rekomendasi KPK yang diberikan kepada Kementerian ESDM terkait proyek pemasangan flow meter atau pengukur produksi migas.

"Ada yang diikuti, ada yang tidak diikuti bahkan ada yang tidak diindahkan. Contoh ESDM dulu. Mereka ingin memasang pipa flow meter untuk mengukur berapa lifting minyak dan gas di Indonesia," ujar Laode.

Menurut Laode, KPK pernah merekomendasikan agar Kementerian ESDM menghentikan proyek tersebut. Dalam rekomendasinya, KPK menyebut proyek pemasangan flow meter tidak akan efektif dalam memberikan kajian.

Namun, kata Laode, rekomendasi KPK tidak dilaksanakan oleh Kementerian ESDM. "Kita sudah bilang itu tidak boleh karena itu tidak akan efektif kajiannya, tetapi tetap dilaksanakan," kata Laode.

Seperti dikutip dari Kontan.co.id, pemasangan alat ukur produksi ini dituangkan dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 39 Tahun 2016 Tetang Sistem Monitoring Produksi Minyak Bumi Berbasis Online Real Time pada Fasilitas Produksi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Halaman
1234
Penulis: Romi Rinando
Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved