Tribun Bandar Lampung

Asisten Gubernur Lampung Sebut Penyegelan Boks Parkir RSUDAM Hanya Salah Paham

"Itu permasalahan miskomunikasi saja, jadi sebenarnya RSUDAM lahannya punya Pemprov Lampung dan RSUDAM juga BLUD," kata Irwan S Marpaung.

Asisten Gubernur Lampung Sebut Penyegelan Boks Parkir RSUDAM Hanya Salah Paham
tribunlampung.co.id/kiki adipratama
Asisten Gubernur Lampung Sebut Penyegelan Boks Parkir RSUDAM Hanya Salah Paham. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pemprov Lampung merespon cepat tindakan Pemkot Bandar Lampung yang menyegel boks tiket parkir keluar-masuk di RSUDAM.

Respon tersebut dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) dipimpin oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov Lampung Irwan S Marpaung, Rabu (18/12/2019).

Diketahui, penyegelan boks tiket parkir keluar-masuk tersebut dilakukan oleh BPPRD Bandar Lampung, dengan memasang stiker nunggak pajak parkir pada Selasa, 17 Desember 2019.

Irwan S Marpaung mengatakan, persoalan tersebut adalah suatu bentuk kesalahpahaman.

Sebab, menurut Irwan S Marpaung, status RSUDAM masuk pada Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) yang memiliki kewenangan untuk mengelola seluruh keuangannya, baik dari pendapatan parkir maupun hal lain untuk kembali dikelola rumah sakit.

"Itu permasalahan miskomunikasi saja, jadi sebenarnya RSUDAM lahannya punya Pemprov Lampung dan RSUDAM juga BLUD," terang Irwan S Marpaung saat diwawancara awak media di ruang kerjanya, Rabu (18/12/2019).

RSUDAM Tak Terima Dibilang Nunggak Pajak Parkir, Wali Kota Herman: Semua Parkir Kewenangan Pemkot!

Artinya, jelas Irwan S Marpaung, RSUDAM berhak mengelola parkir sendiri.

Irwan S Marpaung sangat menyayangkan tindakan penyegelan yang dilakukan pemkot tanpa sepengetahuan pihak RSUDAM.

Padahal, lanjut Irwan S Marpaung, saat ini persoalan pengelolaan parkir RSUDAM juga sedang dibahas oleh Kementerian Keuangan RI.

“Apa yang dilakukan Pemkot Bandar Lampung pada rumah sakit itu miskomunikasi. Seharusnya BPPRD juga ke dirut rumah sakit dulu, bukan langsung disegel, makanya ini keliru. Harusnya ditanya dulu, padahal sekarang sedang dalam proses penyelesaian ke Kementerian Keuangan,” ungkap Irwan S Marpaung.

Halaman
1234
Penulis: kiki adipratama
Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved